Siswa SD di Pemalang Tewas Diduga Dibully Kakak Kelas, DPR: Perundungan Dosa Besar Pendidikan!

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad, meminta polisi mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah. Siswa tersebut diduga menjadi korban kekerasan oleh kakak kelasnya di lingkungan sekolah.

Habib meminta aparat bergerak cepat mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dia juga meminta hasil pemeriksaan medis dan forensik menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Disetujui DPR Jadi Kapolri, Suyudi Titip Pesan ke Insan Pers

101 Dhanis

“Kami sangat prihatin kasus bullying ini terus terjadi di lingkungan pendidikan. Bahkan memicu hilangnya nyawa peserta didik. Kami mendesak agar polisi turun tangan dan mengusut kasus dugaan kekerasan ini,” kata Habib Syarief di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurut Habib, polisi perlu menyusun kembali kronologi kejadian secara menyeluruh. Penyelidikan juga harus melihat kemungkinan adanya kelalaian atau pembiaran terhadap dugaan perundungan yang sebelumnya terjadi di sekolah.

“Jangan sampai ada fakta yang terlewat, kita harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pengawasan sekolah selama anak-anak berada di lingkungan pendidikan,” ujarnya.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Korupsi MBG Terkait Proyek Motor Listrik

401 Afrizal Ilmi

Politikus PKB itu menyebut perundungan sebagai salah satu dari tiga dosa besar di dunia pendidikan, selain kekerasan seksual dan intoleransi.

Dia meminta sekolah tidak menganggap remeh tindakan seperti ejekan, intimidasi maupun kekerasan fisik yang dilakukan antarsiswa. Menurutnya, tindakan tersebut bisa berkembang menjadi kekerasan yang lebih serius apabila tidak segera ditangani.

“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan tidak boleh ada toleransi terhadap perundungan. Jangan sampai tindakan mengejek atau memukul dianggap sekadar kenakalan anak belaka,” tutur Habib.

Habib juga meminta Kementerian Pendidikan bersama pemerintah daerah mengevaluasi sistem pencegahan dan deteksi dini kekerasan di sekolah.

Menurutnya, mekanisme pengaduan harus mudah diakses siswa. Guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah juga harus memiliki koordinasi yang baik untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.

“Pencegahan perundungan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari guru hingga pemerintah daerah. Mekanisme pelaporan harus benar-benar berjalan dan memberikan rasa aman bagi korban maupun saksi,” katanya.

Selain proses hukum, Habib meminta keluarga korban mendapatkan pendampingan psikologis dari pemerintah daerah.

“Keluarga korban harus mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai. Kehilangan anak dalam situasi seperti ini merupakan duka besar yang memerlukan perhatian dan dukungan nyata,” pungkasnya.