Siswa SD Diduga Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Potret Buram Pendidikan Nasional

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusut tuntas latar belakang kasus bunuh diri siswa SD berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tragedi ini diduga dipicu oleh ketidakmampuan keluarga memenuhi permintaan korban untuk membeli buku dan alat tulis.

Baca Juga

23 jam  lalu

DPR Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Banser oleh Bahar bin Smith

64 Dhanis Iswara

“Kami sangat prihatin. Kasus ini menjadi alarm keras bahwa masih ada anak-anak kita yang tidak mendapatkan kebutuhan belajar paling mendasar. Ini tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi tanpa kecuali,” ujar Habib Syarief di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Peristiwa tragis ini dilaporkan terjadi setelah korban meminta dibelikan perlengkapan sekolah kepada ibunya, namun tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Kasus ini kini menjadi perhatian publik sebagai simbol mendesaknya pemerataan sarana penunjang pendidikan di pelosok negeri.

Karena itu, Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai bahwa kejadian ini merupakan sebagai potret buram wajah pendidikan di Indonesia.

Baca Juga

4 hari  lalu

Minta Publik dan Pemerintah Tak Sembarang Memvonis Penyebab Bencana Banjir, IAGI: Harus Ditentukan Berdasarkan Ilmiah

106 Dhanis Iswara

“Peristiwa tersebut merupakan potret buram dunia pendidikan nasional yang menunjukkan masih adanya celah besar dalam pemenuhan hak dasar belajar bagi anak dari keluarga kurang mampu,” sesalnya.

Menurutnya Kemendikdasmen harus melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat kelalaian sistemik dalam penyaluran bantuan pendidikan di wilayah tersebut.

“Karena sepengetahuan kami anggaran pendidikan dari APBN itu besar, harusnya kebutuhan dasar pendidikan dasar pendidikan seperti buku dan alat tulis bisa terpenuhi,” katanya.

Lebih lanjut, Ia pun mempertanyakan efektivitas mekanisme deteksi dini pihak sekolah dan pemerintah daerah terhadap siswa yang mengalami tekanan ekonomi maupun psikososial.

Seharusnya penyelenggara sekolah seperti pemerintah daerah, kepala sekolah dan para guru lanjut dia, bisa memahami prioritas kebutuhan dasar pendidikan yang harus dipenuhi.

“Pengusutan ini penting agar negara tidak abai. Kita perlu memastikan apakah bantuan pendidikan sudah tepat sasaran dan apakah ada pendampingan bagi anak-anak yang mengalami tekanan berat akibat kemiskinan,” tegasnya.

Untuk itu, Habib meminta pemerintah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap kondisi ekonomi siswa di NTT dan wilayah tertinggal lainnya. Ia pun mendorong penguatan program bantuan perlengkapan sekolah gratis serta peningkatan peran guru dalam memantau kondisi psikologis peserta didik.

“Jangan sampai kita kehilangan generasi hanya karena kemiskinan dan kelalaian sistem. Sekolah harus lebih peka dan responsif terhadap kondisi sosial muridnya agar tragedi serupa tidak kembali terulang,” pungkas.