PWI Desak Istana Klarifikasi Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN

TODAYNEWS.ID — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyoroti pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia. Organisasi itu meminta Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) segera memberikan klarifikasi.

Selain itu, PWI Pusat juga mendorong BPMI Setpres membuka ruang dialog dengan insan pers. Langkah ini dinilai penting agar hubungan pemerintah dan media tetap sehat.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Aktivis Pro Palestina Serukan Prabowo Pimpin Upaya Global Hentikan Genosida di Gaza

18 Asep Awaludin

“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Munir menilai pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia tidak bisa dibenarkan. Alasannya hanya karena pertanyaan yang diajukan di luar agenda Presiden.

Menurutnya, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai upaya menghalangi kerja jurnalistik. Publik pun dirugikan karena hak untuk memperoleh informasi menjadi terbatas.

Baca Juga

6 hari  lalu

Diaspora Bangga Presiden Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB

12 Dhanis Iswara

Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengekang kemerdekaan pers. Padahal, amanat konstitusi dan Undang-Undang Pers jelas melarang hal itu.

“Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujarnya.

Munir juga mengutip Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Aturan itu menegaskan pihak yang menghambat kemerdekaan pers dapat dipidana hingga dua tahun atau didenda maksimal Rp500 juta.

Karena itu, PWI Pusat menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian ini. Mereka meminta BPMI Setpres berhati-hati dalam menyikapi kerja wartawan.

Kasus ini bermula dari sesi wawancara cegat di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9). Wartawan CNN Indonesia bertanya mengenai program Makan Bergizi Gratis.

“Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus ngak, Pak?” tanya wartawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan diajukan langsung di hadapan Kepala Negara.

Presiden Prabowo kemudian merespons pertanyaan tersebut. Ia menyebut akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Namun, tak lama setelah itu beredar tangkapan layar di media sosial. Sang wartawan menuliskan dirinya sudah bukan lagi wartawan istana karena kartu liputan telah diambil BPMI Setpres.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan hal itu. Ia menyatakan kartu liputan wartawannya memang sudah dicabut oleh BPMI Setpres.

3 Total Count