Purbaya Soroti Jual-Beli Jabatan di Daerah: Reformasi Tata Kelola Belum Selesai
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Dok. Kemenkeu) TODAYNEWS.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih maraknya praktik penyelewengan kekuasaan di sejumlah daerah. Salah satunya adalah kasus jual-beli jabatan yang masih terjadi di Bekasi.
Menurut Purbaya, praktik seperti ini menunjukkan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan daerah belum sepenuhnya tuntas. Ia menegaskan masih banyak celah penyimpangan yang merugikan negara.
“Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Ia mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan banyaknya kasus penyimpangan di daerah selama tiga tahun terakhir. Temuan itu menandakan perlunya pembenahan serius di tingkat pemerintahan daerah.
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 juga memperkuat kekhawatiran tersebut. Skor integritas nasional hanya mencapai 71,53, di bawah target 74 yang telah ditetapkan.
Purbaya menyebut sebagian besar pemerintah daerah masuk kategori rawan penyelewengan. Skor rata-rata integritas provinsi tercatat 67, sedangkan kabupaten hanya mencapai 69.
KPK juga menemukan berbagai sumber penyelewengan di daerah. Modus yang paling umum meliputi jual-beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Purbaya memperingatkan bahwa lemahnya tata kelola bisa menghambat pembangunan daerah. Ia menilai kebocoran anggaran akibat korupsi dapat menurunkan efektivitas program ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, ia meminta kepala daerah segera melakukan perbaikan dalam waktu dua triwulan ke depan. Langkah tersebut juga menjadi syarat utama untuk mempertimbangkan kenaikan dana transfer ke daerah (TKD).
“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas, kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong,” katanya. Ia menegaskan bahwa pemerataan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah pusat.
“Jadi, mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” imbuhnya. Pernyataan itu menekankan pentingnya disiplin dalam mengelola anggaran publik.
Ia juga menyoroti perlunya percepatan penyerapan anggaran agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Kecepatan, ketepatan, dan efisiensi anggaran dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik serta investasi daerah.
“Yang paling penting menurut saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin,” jelasnya.
15 Total CountPos terkait
Berita Favorit
