Produksi PT Toba Pulp Lestari Dihentikan Sementara, DPR Dorong Audit Menyeluruh

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendukung langkah pemerintah yang menghentikan sementara seluruh proses produksi, pemanenan, dan pengangkutan kayu PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL/INRU), pada Kamis (11/12/2025).

Mafirion mendorong untuk pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aktivitas perusahaan, terutama terkait dugaan eksploitasi hutan berlebihan dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ketua KPU Apresiasi Penyampaian Laporan Kinerja DKPP: Terima Kasih Maksimal Kawal Etika Penyelenggara

10 Akbar Budi

“Saya mendukung langkah penghentian sementara. Namun pemerintah wajib melakukan audit menyeluruh terhadap PT TPL. Bencana banjir dan longsor di banyak daerah adalah konsekuensi dari eksploitasi hutan yang berlebihan,” ujar Mafirion, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (13/12/2025).

Sebagai informasi, penghentian sementara operasional TPL berlangsung di tengah proses pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) oleh Kementerian Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat Tano Batak.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat adat bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan audiensi dengan Komisi XIII pada 9 September 2025. Mereka melaporkan dugaan perampasan tanah adat, intimidasi, dan konflik yang berulang selama bertahun-tahun.

Baca Juga

7 jam  lalu

BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem, Komisi V: Pemerintah Jangan Anggap Remeh

3 Dhanis Iswara

“Persoalan TPL bukan hanya soal lingkungan. Ada aspek sosial dan kemanusiaan yang harus dituntaskan. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat adat terus menjadi korban,” kata Mafirion.

Ia menambahkan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada TPL. Pemerintah diminta meninjau ulang izin perkebunan sawit, pertambangan, dan proyek lain yang dinilai berpotensi merusak kawasan hutan serta daerah aliran sungai.

“Semua izin yang berkaitan dengan hutan dan sungai harus ditelaah ulang. Kita harus memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak mengorbankan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Mafirion juga menyoroti konsep Hutan Tanaman Industri (HTI) yang selama ini diterapkan TPL. Ia menilai praktik penebangan hutan alam untuk kemudian diganti dengan tanaman sejenis, seperti eucalyptus, harus dikoreksi karena memperparah deforestasi.

“Pemberian konsesi HTI harus dievaluasi total. Kawasan yang masih bersengketa dengan masyarakat, baik tanah adat maupun tanah perorangan, harus diselesaikan agar tidak memicu konflik berkepanjangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi PKB ini menegaskan pentingnya perlindungan kawasan resapan air, daerah aliran sungai, dan area ekologis sensitif, terutama di kawasan Danau Toba.

Menurutnya, HTI tidak boleh lagi menebang hutan alam, melainkan fokus pada penanaman kembali di lahan gundul atau lahan kritis seperti eks-HPH, eks-pertambangan, dan area bekas penebangan liar.

Menutup pernyataannya, Mafirion menyatakan bahwa rentetan bencana banjir dan longsor yang terjadi di berbagai kabupaten di tiga provinsi tidak dapat dilepaskan dari rusaknya tutupan hutan.