Caption: Menteri Dalam negeri Muhammad Tito Karnavian saat diwawancara. Foto: Dok Puspen KemendagriTODAYNEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan perbaikan cepat dan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Jayapura, Papua.
Instruksi itu dikeluarkan setelah seorang ibu hamil, Irene Sokoy, diduga meninggal bersama bayinya akibat ditolak oleh empat rumah sakit.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah mengambil langkah awal dengan meminta Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, menemui langsung keluarga mendiang Irene Sokoy di Kampung Hobong, Sentani, Jayapura.
Tito menegaskan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara komprehensif.
“Kedua, melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik Provinsi, Kabupaten, dan juga yang swasta,” ujar Tito usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Senin (24/11/2025).
Tito memastikan Kemendagri dan Kementerian Kesehatan langsung bertolak ke Jayapura pada hari yang sama.
Kemendagri akan mengaudit regulasi pelayanan kesehatan, termasuk aturan kepala daerah terkait kolaborasi rumah sakit, sementara Kemenkes mengirim tim khusus untuk memeriksa aspek teknis layanan.
“Tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama. Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya atau tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya,” tegas Tito. “Ini yang kami tunggu nanti, malam ini semuanya berangkat ke sana.”
Kasus kematian Irene Sokoy terjadi pada Senin dini hari, 17 November 2025. Ia disebut telah ditolak oleh empat rumah sakit berbeda, yakni RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara, meski sedang dalam kondisi hendak melahirkan.
Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf dan menyebut peristiwa itu sebagai bukti nyata buruknya layanan kesehatan di Papua.
“Saya selaku pribadi dan Gubernur menyampaikan berbelasungkawa dan turut berduka yang mendalam atas kejadian kebodohan dari kami,” ucap Fakhiri melalui akun Instagram resminya.
Fakhiri menyesalkan masih adanya rumah sakit yang lebih mementingkan prosedur administrasi dibanding menyelamatkan nyawa. Ia menegaskan praktik seperti itu harus segera dihentikan.
Ia juga berjanji mengevaluasi total seluruh rumah sakit di bawah Pemerintah Provinsi Papua. Tidak hanya itu, ia meminta agar direktur rumah sakit yang terbukti lalai diganti demi perbaikan layanan.
Kematian Irene ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam berbagai unggahan, keluarga disebut harus berpindah-pindah rumah sakit untuk mencari pertolongan. Namun, keterlambatan penanganan diduga membuat Irene dan bayinya tidak dapat diselamatkan.