Prabowo Soroti Kelompok yang Tak Mau Kerja Sama, Fungsi Kritik Dipertanyakan

TODAYNEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya kelompok masyarakat yang dinilai tidak mau bekerja sama dalam pembangunan nasional, memicu perdebatan soal posisi kritik dalam demokrasi.

Pernyataan tersebut membuka diskursus publik mengenai apakah kritik dipandang sebagai bagian kontribusi atau justru hambatan terhadap kerja bersama.

Baca Juga

3 hari  lalu

Kemenhaj dan KJRI Jeddah Ingatkan Masyarakat Waspadai Modus Haji Ilegal

63 Akbar Budi

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam taklimat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan sikap yang ia maksud.

Prabowo mengibaratkan kelompok tersebut seperti warga yang tidak ikut gotong royong membangun jembatan. Namun, mereka tetap ingin menikmati hasil pembangunan tersebut.

“Saya juga tidak mengerti, ketika ada yang mau bangun jembatan dia duduk tidak mau ikut bangun jembatan tapi dia kritik,” kata Prabowo.

Baca Juga

6 hari  lalu

Dorong Percepatan PHTC, Pemerintah Siapkan Pemenuhan Aspek SDM

71 Akbar Budi

Pernyataan ini mempertegas pola komunikasi politik yang disampaikan Presiden dalam beberapa hari terakhir. Ia menekankan pentingnya kerja sama sebagai fondasi keberhasilan pemerintahan.

Menurut Prabowo, kritik tetap diperbolehkan dalam sistem demokrasi. Namun, kritik dinilai perlu disertai dengan kontribusi nyata.

Pesan tersebut disampaikan dalam konteks situasi global yang penuh tekanan. Pemerintah disebut membutuhkan dukungan kolektif untuk menjaga stabilitas dan pembangunan.

Meski demikian, pernyataan tersebut memunculkan beragam tafsir di ruang publik. Salah satunya terkait posisi kritik dalam relasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam perspektif teori demokrasi modern, kritik dipandang sebagai bagian dari partisipasi politik. Kritik tidak selalu berlawanan dengan kerja sama.

Sebaliknya, kritik sering kali menjadi bentuk kontrol terhadap kekuasaan. Hal ini terutama berlaku bagi masyarakat yang berada di luar struktur pemerintahan.

Ketika kritik diasosiasikan sebagai sikap tidak mau bekerja sama, muncul pergeseran makna. Kritik yang semula berfungsi sebagai pengawasan dapat dipersepsikan sebagai hambatan.

Dalam konsep checks and balances, peran masyarakat sipil tidak selalu berbentuk kontribusi teknis. Namun, mereka berfungsi menjaga agar kebijakan tetap berada di jalur yang benar.

Jika semua pihak dituntut berada dalam satu arah yang sama, ruang koreksi berpotensi menyempit. Kondisi ini dapat memengaruhi dinamika demokrasi.

Pernyataan Presiden juga dapat dibaca sebagai upaya konsolidasi kekuasaan. Dalam pendekatan tersebut, kesatuan narasi dinilai penting untuk stabilitas pemerintahan.

Namun, ketika narasi itu meluas ke publik, muncul potensi tafsir berbeda. Ajakan kerja sama bisa dipahami sebagai tuntutan keseragaman.

Pada akhirnya, perdebatan ini mengarah pada pertanyaan lebih besar tentang arah demokrasi Indonesia. Apakah menuju kolaborasi inklusif atau justru pembatasan terhadap kritik sebagai bagian dari perbedaan.