TODAYNEWS.ID – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (27/6/2025).
Adapun sebelumnya Presiden Prabowo menyambut langsung PM Anwar dengan kegiatan upacara militer di Bandara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Dalam pidato politiknya, Presiden Prabowo mengaku sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan PM Anwar sebagai sahabat pribadinya bahkan menyambut langsung di Istana Kepresidenan.
Selain sebagai sahabat pribadinya, Prabowo juga menyebut bahwa PM Anwar selaku orang nomor satu di Malaysia merupakan sahabat karib masyarakat Indonesia.
“Saya hari ini sangat gembira dan berbahagia dapat menyambut Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Anwar Ibrahim di Jakarta. Pak Anwar bukan saja sahabat saya, tetapi sahabat seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo bersama PM Anwar bersepakat untuk bekerja sama membangun dan menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia di Ambalat.
Hal itu dilakukan ditengah proses perundingan antara kedua negara yakni Indonesia-Malaysia terkait batas-batas wilayah yang saat ini masih dilakukan kedua negara.
“Terkait isu perbatasan, yang secara teknis mungkin kami memerlukan waktu, kita sepakat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan,” kata Prabowo.
“Contohnya wilayah Ambalat sambil menunggu penyelesaian hukum, kita ingin memulai kerja sama ekonomi melalui mekanisme joint-development,” sambungnya.
Di sisi lain, Prabowo menuturkan kesepakatan kerjasama antara dirinya dan PM Anwar juga turut meliputi potensi-potensi ekonomi yang berada di wilayah Ambalat dapat dikelola secara bersama oleh Indonesia dan Malaysia.
Prabowo menyebut, keputusan itu
diambil kedua negara demi azas kepentingan bangsa dan rakyat untuk mengelola sumber ekonomi.
“Kita sepakat bahwa kita harus bekerja demi kepentingan bangsa dan rakyat masing-masing,” terang Prabowo.
Sementara, PM Anwar menyebut apabila perundingan perbatasan di segi hukum buntu maka pihaknya tetap bersedia untuk bekerjasama di dalam sektor ekonomi dengan pihak Indonesia.
Hal tersebut lantaran menurut, PM Anwar proses penyelesaian hukum cenderung memakan waktu yang cukup lama sehingga dialog soal ekonomi bisa lebih dikedepankan.
“Termasuk, yang disebut tadi, yaitu joint-development authority misalnya di kawasan Ambalat. Masalahnya, jika kita menunggu penyelesaian hukum, bisa jadi memakan waktu hingga 2 dekade lagi,” tutup PM Anwar. (GIB)
Tidak ada komentar