Prabowo Perintahkan Polri dan Kejagung Tegas Usut Kasus Beras Oplosan
TODAYNEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas praktik beras oplosan yang merugikan masyarakat. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak tanpa kompromi.
“Saya telah minta Jaksa Agung dan Polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” ujar Prabowo saat menutup Kongres PSI di Solo, Minggu (20/7/2025). Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk kejahatan ekonomi besar-besaran.
Menurutnya, praktik pengoplosan beras merupakan bentuk penipuan publik yang sistematis. Beras curah dikemas ulang lalu dijual dengan label premium.
“Beras biasa dibilang beras premium. Harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran,” tegas Prabowo. Ia menunjukkan betapa liciknya modus kejahatan tersebut.
Prabowo mengungkapkan bahwa dampak ekonomi akibat kejahatan ini mencapai nilai fantastis. Angka kerugiannya hampir menyentuh Rp100 triliun.
“Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menikam rakyat,” katanya. Ia menyayangkan dana sebesar itu justru menguap karena praktik culas.
Presiden Prabowo meyakini bahwa kerugian besar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program kesejahteraan. Bahkan ia yakin kemiskinan dapat ditekan dalam waktu singkat.
“Anda bisa bayangkan Rp100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun,” ujarnya. Ia mengaitkan kerugian dengan potensi pembangunan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya membeberkan perhitungan kerugian akibat praktik tersebut. Ia menjelaskan bahwa angka kerugian berasal dari temuan langsung di lapangan.
“Jadi ini kami mengambil sampel di 10 provinsi produsen beras terbesar seluruh Indonesia. Kami ambil 268 merek, dari situ 212 tidak sesuai dengan mutu, harga, dan volume,” ujar Amran.
Ia mengungkapkan bahwa kerugian masyarakat dalam setahun mencapai Rp99 triliun. Jumlah itu menjadi ancaman serius jika dibiarkan terus terjadi.
“Potensi kerugian masyarakat itu Rp99 triliun. Kalau terjadi dua atau tiga tahun, apalagi lima tahun, anda bisa hitung sendiri,” katanya.
Amran menyebut praktik ini sebagai bentuk penipuan terorganisir yang merusak tatanan pasar. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir membela rakyat.
Langkah Prabowo memerintahkan penindakan tegas mendapat dukungan publik. Pemerintah kini ditantang untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan adil.
25 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar