Petani Harus Jadi Pelaku Utama Wujudkan Reforma Agraria

TODAYNEWS.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mendorong agar reforma agraria harus benar-benar menyentuh petani kecil dalam memastikan hak atas tanah mereka mencegah alih fungsi lahan, serta penataan kemitraan agar tidak timpang.

Menurut Azis, program berskala besar seperti Food Estate, semestinya tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan reforma agraria yang berkeadilan

Baca Juga

6 hari  lalu

Menhub Minta Jajaran Ditjen Perhubungan Laut Siaga 24 Jam Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru

8 Dhanis Iswara

“Program pangan berskala besar harus menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama, Bukan sekadar buruh, tetapi pemilik manfaat, dengan skema pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar yang jelas,” ujar Azis pada Minggu (14/12/2025).

Kata Azis, untuk mewujudkan reforma agraria, perlunya penguatan terhadap infrastruktur pertanian di wilayah-wilayah yang memiliki medan berat dan rawan bencana.

“Infrastruktur dasar pertanian harus diperkuat, irigasi, embung, jalan tani, gudang, pengering, sampai alat pascapanen, terutama di wilayah yang medannya berat dan rawan bencana,” ujar Anggota Komisi II DPR itu.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ketua KPU Apresiasi Penyampaian Laporan Kinerja DKPP: Terima Kasih Maksimal Kawal Etika Penyelenggara

10 Akbar Budi

Selain itu, perlindungan terhadap lingkungan dan petani juga merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.

“Perlindungan lingkungan harus jadi satu paket dengan agenda pangan, konservasi lereng, perbaikan tata air, dan pengendalian risiko longsor wajib masuk perencanaan program,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anggota Pansus Agraria DPR RI itu, menegaskan bahwa ketahanan pangan yang adil bukan hanya soal angka produksi, tetapi bagaimana adanya keadilan struktur.

“Siapa yang menguasai lahan, siapa yang menikmati nilai tambah, dan siapa yang dilindungi ketika krisis datang. Bila petani ditempatkan sebagai subjek, kebijakan pangan akan lebih inklusif, lebih kuat, dan lebih tahan guncangan,” sambungnya.

Untuk itu, kata Azis, perlu adanya sinergi antara pusat dan daerah dalam menempatkan petani pada suatu prioritas kebijakan, agar pembangunan ketahanan pangan berpihak pada kesejahteraan petani Indonesia.

“Dan bila sinergi pusat–daerah berjalan sejak awal, dengan pemerintah daerah dilibatkan dan petani ditempatkan pada prioritas kebijakan, maka pembangunan ketahanan pangan benar-benar akan bermuara pada kesejahteraan petani Indonesia,” pungkasnya.