Perkuat Ekonomi Bentang Alam, Wamenhut Buka Peluang Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

TODAYNEWS.ID – Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, mendorong transformasi ekonomi kehutanan dengan mengoptimalkan potensi biodiversitas dan jasa ekosistem agar pelestarian hutan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Rohmat dalam Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-63 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

Siswa SD di Pemalang Tewas Diduga Dibully Kakak Kelas, DPR: Perundungan Dosa Besar Pendidikan!

134 Akbar Budi

“Tugas kita bukan sekadar melindungi hutan. Tugas kita adalah membuat nilai hutan yang lestari terlihat, terukur dan terbayar, serta lebih menyejahterakan masyarakat sekitar,” kata Rohmat.

Menurut dia, pengelolaan hutan perlu dikembangkan dari pendekatan berbasis satu komoditas menjadi ekonomi bentang alam yang mencakup hasil hutan kayu dan bukan kayu, keanekaragaman hayati, serta jasa ekosistem.

Salah satu peluang yang dikembangkan ialah perdagangan karbon. Pemerintah memperkuat kebijakan sektor kehutanan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.

Baca Juga

19 jam  lalu

DPR Desak Pembenahan Total Layanan Haji: Dari Pesawat Hingga Hotel!

801 Akbar Budi

Skema perdagangan karbon sukarela juga membuka peluang partisipasi swasta, kelompok usaha perhutanan sosial, petani hutan rakyat, dan masyarakat hukum adat.

Hingga saat ini, persetujuan telah diterbitkan untuk unit karbon yang memenuhi persyaratan sertifikat karbon internasional melalui skema non-SPE-GRK dengan volume lebih dari 31,7 juta ton CO₂e

Cakupannya meliputi tiga unit karbon dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu unit karbon hutan desa di Jambi yang melibatkan lebih dari 900 kepala keluarga.

Rohmat menegaskan, pengembangan ekonomi kehutanan juga dapat dilakukan melalui hasil hutan bukan kayu, minyak atsiri, madu, tanaman obat, agroforestri, ekowisata, dan bioprospeksi. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem.

Ia menambahkan, transformasi ekonomi kehutanan bukan berarti meninggalkan komoditas kayu, melainkan mengembangkan berbagai sumber nilai secara berkelanjutan dan terukur.

Untuk mendukung upaya tersebut, Rohmat mendorong kolaborasi Kementerian Kehutanan dengan perguruan tinggi, termasuk Fakultas Kehutanan UGM.

Sejumlah inovasi yang diapresiasi antara lain rehabilitasi hutan di Wanagama, silvikultur intensif, penggunaan drone untuk rehabilitasi hutan, serta teknologi bioakustik untuk mendeteksi keberadaan gajah.

Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat penerapan solusi berbasis alam melalui dukungan sains dan teknologi, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan kesejahteraan masyarakat.