Perbaiki Tata Kelola Pertanahan, Legislator Dukung Penguatan Implementasi ILASPP

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam membuka kegiatan dukungan implementasi program Proyek Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang Terpadu (ILASPP) yang didanai oleh Bank Dunia.

Program ini menurutnya merupakan upaya strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan pertanahan dan tata ruang nasional secara terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Kematian Dokter Internship di Jambi Diduga Karena Eksploitasi, Legislator: Jika Benar, Maka Wajib Proses Hukum

83 Dhanis Iswara

“Program ILASPP menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pertanahan kita agar lebih akuntabel dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” kata Aher sapaannya, Sabtu (16/5/2026).

Sebagai informasi, program ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penyelamatan target fiskal tahun 2026 melalui koordinasi intensif terkait aspek pengadaan serta pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu, koordinasi yang intensif, khususnya dalam aspek pengadaan dan pengelolaan keuangan, menjadi kunci keberhasilan implementasi program tersebut.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kemnaker Buka Pendaftaran Bantuan TKM Pemula 2026

65 Akbar Budi

“Sinergi antar instansi harus terus diperkuat, terutama dalam memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif serta akuntabel,” tegas Aher yang juga Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI itu.

Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS ini juga mengapresiasi penilaian positif dari pihak Bank Dunia yang menyebut kinerja proyek ILASPP di Indonesia sebagai salah satu yang terbaik, meskipun tetap diperlukan ruang diskusi terbuka untuk mengatasi berbagai kendala strategi di lapangan.

Untuk itu, melalui dukungan teknis ini, diharapkan terciptanya sistem administrasi pertanahan yang akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga akhir proyek tahun 2029.

“Keberhasilan program ini akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” demikian Aher.