Pengamat: Rapor Merah Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Jadi Alarm Evaluasi

TODAYNEWS.ID – Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai rapor merah kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan harus menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Menurut Efriza, meskipun hasil penilaian tersebut belum tentu sepenuhnya objektif, pemerintah tidak sepatutnya mengabaikannya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Pemadaman Listrik Batam Meluas, Legislator Desak PLN Buka Hasil Investigasi

84 Akbar Budi

Rapor merah tersebut menurutnya, mencerminkan adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dan kinerja pemerintahan selama dua tahun terakhir.

“Rapor merah dari CELIOS dan Kabinet Bayangan bagi pemerintah hanya dinilai sekadar parodi politik satir. Dilirik tetapi tidak diperhitungkan hasil surveinya,” kata Efriza kepada TODAYNEWS, Jumat (16/10/2026).

Dalam laporan tersebut, sebanyak 75 persen responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Sementara itu, 67 persen responden menyebut perilaku Presiden Prabowo sebagai salah satu sumber tekanan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Dewa Raka Sandi Tegaskan Buku Penundaan Pemilu Bukan Ajakan Tunda Pemilu 2029

94 Akbar Budi

Efriza menilai, angka-angka tersebut patut dicermati karena menunjukkan adanya persoalan dalam persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.

Ia menyoroti penilaian para ahli terhadap kinerja Presiden Prabowo yang hanya mencapai 2,8 dari skala 10. Adapun masyarakat umum memberikan nilai 4,6 dari skala yang sama.

“Jika dicermati, tentu penilaian ini berkategori miris. Penilaian ahli terhadap kinerja Presiden Prabowo hanya 2,8 dari 10, sedangkan masyarakat umum memberi nilai 4,6 dari 10,” ujarnya.

Meski demikian, Efriza mengingatkan bahwa hasil penilaian CELIOS dan Kabinet Bayangan tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan pemerintahan.

Menurut dia, keberadaan kabinet bayangan juga menunjukkan adanya sikap oposisi yang berangkat dari kekecewaan terhadap pemerintah. Kondisi tersebut membuat penilaian yang dihasilkan perlu dibaca secara kritis.

“Namun, penilaian ini semestinya dicermati, dipelajari, dan menjadi alarm evaluasi, meski tidak dapat sepenuhnya dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan,” kata Efriza.

Ia menambahkan, penilaian terhadap Prabowo dan Gibran kemungkinan juga berkaitan dengan aspek personal, terutama menyangkut gaya kepemimpinan, kepekaan terhadap persoalan masyarakat, dan cara keduanya menjalankan peran sebagai pemimpin nasional.

Efriza mengingatkan, hasil survei tersebut berpotensi memengaruhi persepsi publik apabila pemerintah tidak segera merespons berbagai kritik yang muncul.

“Hasil survei ini semestinya tidak dianggap angin lalu oleh pemerintah, sebab hasil survei ini dapat merembes menjadi daya gedor tinggi yang memengaruhi masyarakat menilai Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran tidak benar-benar bagus kepemimpinannya,” ujarnya.

Evaluasi kepemimpinan dan program pemerintah

Lebih lanjut, Efriza mengatakan Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan program-program prioritas.

Menurut dia, evaluasi tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif dari kementerian dan lembaga. Pemerintah juga perlu mengukur secara konkret dampak kebijakan terhadap penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Presiden perlu melakukan evaluasi dalam beberapa hal. Pertama, evaluasi terhadap kepemimpinan dalam pengelolaan pemerintahan. Kedua, evaluasi berbasis data terhadap capaian program, efektivitas anggaran, kualitas pelayanan publik, dan kinerja setiap kementerian,” tutur Efriza.

Ia menilai, evaluasi berbasis data diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui program mana yang berjalan efektif, kebijakan yang belum mencapai target, serta sektor yang membutuhkan perbaikan.

Dengan demikian, hasil evaluasi tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan.

Selain mengevaluasi kinerja kementerian, Efriza menilai Presiden Prabowo perlu membenahi komunikasi publik jajaran kabinetnya.

Menurut dia, komunikasi yang transparan diperlukan agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan konsekuensi dari setiap kebijakan pemerintah. Penjelasan yang tidak memadai berpotensi memperbesar kesalahpahaman dan memperburuk penilaian publik.

“Rapor merah harus menjadi momentum koreksi kebijakan, bukan sekadar persoalan mempertahankan citra politik,” kata Efriza.

Ia menegaskan, pemerintah perlu menjadikan kritik dan hasil survei sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan serta efektivitas program.

Efriza berharap pemerintah tidak mengesampingkan hasil penilaian tersebut hanya karena berasal dari lembaga yang memiliki sikap kritis terhadap pemerintahan.

Menurut dia, respons yang tepat bukan sekadar membantah hasil survei, melainkan memeriksa persoalan yang disoroti dan menentukan langkah perbaikan yang terukur.