Pemkot Semarang Siapkan Sekolah Rakyat di Rowosari Tembalang
TODAYNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendukung pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Salah satunya melalui pembangunan sekolah rakyat. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan lokasi sekolah rakyat tetap berada di wilayah Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang.
Agustina menegaskan bahwa proses pembangunan akan segera dimulai setelah mendapatkan arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Rencananya masih di Rowosari, Pemerintah pusat memberikan pandangan bahwa sebaiknya tahun ini bangunannya sudah bisa berdiri. Karena untuk pengisian sistem pendaftaran dan lain-lain ini sudah lama disiapkan. Yang paling penting sekarang adalah bangunannya dulu berdiri,” kata Agustina, kamis (17/7/2025).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan, khususnya dalam hal persiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kita sedang menunggu surat dari pemerintah pusat mengenai langkah praktis yang harus kita lakukan. Apakah kita akan dilibatkan dalam perekrutan tenaga pendidik, atau nanti akan ada bantuan seperti guru dari pusat, ini masih dalam proses pembicaraan,” terangnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini menjadi bagian dari program Pemkot Semarang dalam mendukung akses pendidikan gratis dan inklusif bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya yang belum terakomodir oleh sistem pendidikan formal.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengatakan, saat ini masih menunggu proses verifikasi data siswa kurang mampu dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebagai calon peserta didik Sekolah Rakyat di kota Semarang.
“Beberapa waktu terakhir ini ada edaran dari Kemensos untuk melakukan verifikasi data siswa kurang mampu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan ini diverifikasi oleh Pemkot melalui Dinas Sosial, BPS, dan Dinas Pendidikan,” ujar Bambang.
Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan berlokasi di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, di atas lahan yang kini sebagian masih berstatus sebagai lahan pertanian.
Pemerintah Kota Semarang sendiri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan legalisasi lahan tersebut.
“Untuk fisiknya sedang kita siapkan, dan legalisasi lahan juga sedang diproses. Sekolah Rakyat Rowosari nanti akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan target masing-masing enam rombongan belajar atau rombel untuk SD, tiga rombel untuk SMP, dan tiga rombel untuk SMA,” katanya.
Untuk tahap awal, lanjut Bambang, Sekolah Rakyat akan beroperasi sementara di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang dengan kuota awal masing-masing 50 siswa untuk SD dan 50 siswa untuk SMA.
“Belum ada siswa yang mendaftar, karena surat edaran dari Kemensos baru saja diterima. Saat ini kami masih melakukan proses verifikasi faktual,” lanjutnya.
Bambang juga menyebutkan bahwa proses verifikasi tersebut harus dilaporkan kepada Menteri Sosial paling lambat tanggal 18 Juli 2025. Rapat koordinasi juga telah dilakukan bersama Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Inspektorat, serta Bagian Hukum guna mempercepat proses.
Ia menjelaskan, sekolah rakyat ini memiliki konsep boarding school atau sekolah berasrama penuh. Siswa akan tinggal di asrama, menjalani pendidikan satu atap secara terpadu.
“Ini berbeda dengan sekolah konvensional. Sekolah Rakyat butuh komitmen orang tua karena anak-anak harus tinggal di asrama. Bahkan, di surat dari Kemensos, dilampirkan juga surat kesanggupan dan pernyataan dari orang tua,” jelasnya.
Dengan sistem ini, siswa dari berbagai penjuru Kota Semarang termasuk dari daerah pelosok, berpeluang besar untuk diterima.
Sedangkan terkait tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Kota Semarang belum melakukan diskusi khusus. Bambang mengungkapkan kemungkinan besar guru akan direkrut dari masing-masing daerah, menyesuaikan kebutuhan dan kuota yang tersedia.
“Sementara ini, kita menyesuaikan kuota dari Kemensos. Untuk saat ini yang diakomodir baru SD dan SMA. Mungkin karena keterbatasan daya tampung. Ini kan masih tahap awal,” ucapnya.
Menanggapi kekhawatiran soal banyaknya Sekolah Dasar Negeri yang kosong, Bambang menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sekolah umum. Karena segmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) keduanya berbeda.
“Sekolah Rakyat khusus untuk siswa kurang mampu, boarding, dan terintegrasi. Sedangkan sekolah reguler sistemnya pagi pulang siang. Jadi tidak akan saling mengganggu,” tandasnya.
17 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar