Pemerintah Tahan Harga BBM Bersubsidi, APBN Disebut Masih Kuat Hadapi Lonjakan Minyak

TODAYNEWS.ID — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil meski harga minyak dunia menunjukkan tren peningkatan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat. Ia menegaskan pemerintah belum perlu melakukan penyesuaian subsidi.

Baca Juga

2 hari  lalu

Stok Pangan Cukup-Harga Stabil

68 Akbar Budi

“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dengan asumsi harga minyak saat ini, ketahanan fiskal dinilai tetap terjaga. Pemerintah memperkirakan kondisi tersebut bisa bertahan hingga akhir tahun.

Berbagai simulasi telah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga energi. Salah satu skenario mencakup kenaikan harga minyak hingga US$97 per barel dari asumsi APBN sebesar US$70 per barel.

Baca Juga

5 hari  lalu

Sri Lanka Tolak Permintaan AS Tempatkan Jet Tempur untuk Serang Iran

91 Afrizal Ilmi

Purbaya menyebut pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal. Salah satunya dengan memastikan defisit tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto.

Langkah yang disiapkan mencakup optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, efisiensi belanja juga menjadi strategi utama pemerintah.

Salah satu sektor yang menjadi fokus efisiensi adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah mempertimbangkan pengurangan hari pelaksanaan program tersebut.

Program MBG yang semula berjalan enam hari dalam sepekan berpotensi dikurangi menjadi lima hari. Usulan ini berasal dari Kepala Badan Gizi Nasional.

Purbaya menyebut langkah ini dapat menghemat anggaran dalam jumlah besar. “Yang penting efisiensi ada, dan anak sekolah tetap bisa makan cukup,” tegasnya.

Selain itu, efisiensi juga akan diterapkan di seluruh kementerian dan lembaga. Pemerintah menargetkan pengelolaan anggaran yang lebih optimal.

Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan penerimaan dari sektor komoditas. Pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian kebijakan bea ekspor.

Di sisi lain, pemerintah menepis kekhawatiran terkait krisis energi. Purbaya menilai kondisi saat ini belum mengarah pada situasi darurat.

Menurutnya, krisis energi biasanya terjadi akibat gangguan pasokan. Sementara saat ini, suplai energi masih dalam kondisi aman.

Ia juga menyoroti peran sektor swasta dalam struktur ekonomi nasional. Belanja pemerintah disebut hanya sekitar 10 persen dari PDB.

“Semua kemungkinan sudah kita hitung. Bantalan fiskal kita masih cukup,” pungkas Purbaya.