Pemerintah Kaji Skema Haji Tanpa Antrean, Jemaah Lama Tetap Jadi Prioritas

TODAYNEWS.ID — Pemerintah tengah mengkaji skema baru penyelenggaraan ibadah haji yang memungkinkan keberangkatan tanpa antrean panjang, di tengah daftar tunggu yang mencapai sekitar 5,7 juta orang.

Meski demikian, rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan resmi, dengan penekanan pada perlindungan hak calon jemaah yang sudah lama menunggu.

Baca Juga

4 hari  lalu

Penjelasan BRIN soal Objek Terang di Langit Lampung-Banten: Ternyata Sampah Antariksa

101 Akbar Budi

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa gagasan tersebut berasal dari arahan Presiden. Pemerintah diminta mencari solusi agar sistem antrean haji dapat dipersingkat.

“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurut Dahnil, panjangnya antrean haji tidak lepas dari tingginya minat masyarakat. Jumlah pendaftar terus meningkat setiap tahun sementara kuota tetap terbatas.

Baca Juga

1 hari  lalu

Prabowo Pastikan Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta Meski Tekanan Avtur Meningkat

51 Afrizal Ilmi

Ia menilai kondisi tersebut membuat waktu tunggu semakin panjang. Hal ini menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

“Semakin banyak itu (pendaftar) semakin lama ngantre,” ujar Dahnil. Ia menegaskan bahwa fenomena ini terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Saat ini, jumlah calon jemaah yang masuk daftar tunggu mencapai sekitar 5,7 juta orang. Angka tersebut mencerminkan tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.

Pemerintah juga mempelajari praktik dari negara lain. Dahnil menyebut sistem di Malaysia juga menghadapi antrean panjang.

Sementara itu, negara seperti India memiliki durasi antrean yang lebih singkat. Perbedaan ini menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan baru.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah sistem pemesanan langsung berbasis kuota. Skema ini menyerupai pembelian tiket sesuai alokasi dari Arab Saudi.

“Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” kata dia.

Skema tersebut dinilai berpotensi memangkas antrean panjang. Namun, pemerintah juga menyadari adanya tantangan terkait keadilan akses bagi calon jemaah.

Dahnil menegaskan bahwa perlindungan terhadap jemaah lama tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah tidak ingin kebijakan baru merugikan mereka yang sudah lama menunggu.

“Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantre,” ujarnya. Ia menyinggung jumlah jemaah dalam daftar tunggu yang mencapai jutaan orang.

Ia memastikan proses kajian masih terus berjalan. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan resmi.

“Nah ini kami akan terus godok. Nanti mungkin akan saya jelaskan keterangannya, modelnya seperti apa. Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus supaya keinginan presiden haji tidak ngantre itu bisa terwujud,” ujar Dahnil.