Pemerintah Batalkan Sekolah Daring, Pratikno Tegaskan Pembelajaran Tetap Tatap Muka

TODAYNEWS.ID — Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan sekolah daring sebagai respons terhadap krisis global. Kebijakan pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka untuk menjaga kualitas pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan keputusan tersebut. Ia menyebut pembelajaran offline tetap menjadi prioritas utama.

Baca Juga

3 hari  lalu

Hampir Seluruh Moda Transportasi Mendominasi Puncak Arus Mudik Lebaran 2026

74 Dhanis Iswara

Keputusan ini diambil setelah koordinasi lintas kementerian. Pembahasan melibatkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Agama.

Pratikno menekankan pentingnya menjaga kualitas proses belajar mengajar. Pemerintah ingin mencegah terjadinya learning loss pada peserta didik.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat internal pada Senin (23/3/2026). Instruksi ditujukan kepada kedeputian kesehatan dan pendidikan di Kemenko PMK.

Baca Juga

6 hari  lalu

Jumlah Penumpang Pelni Tembus 28 Ribu Saat Puncak Arus Mudik 2026

94 Azis Arriadh

Kebijakan ini juga mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden meminta percepatan transformasi nasional di tengah krisis global.

Pemerintah sebelumnya sempat mempertimbangkan skema pembelajaran hybrid. Model ini menggabungkan metode daring dan tatap muka.

Namun, wacana tersebut dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, pembahasan lebih lanjut belum dilakukan di tingkat lintas kementerian.

Pratikno menegaskan sektor pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah. Berbagai program strategis terus didorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” jelasnya.

Selain pendidikan, pemerintah juga mendorong transformasi sistem pemerintahan. Langkah ini mencakup penguatan sistem berbasis elektronik.

Efisiensi birokrasi menjadi fokus dalam kebijakan tersebut. Pemerintah ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Beberapa langkah konkret telah disiapkan untuk mendukung efisiensi. Di antaranya pembatasan perjalanan dinas nonesensial dan optimalisasi rapat daring.

Penerapan flexible working arrangement juga akan diperkuat. Kebijakan ini dilakukan secara terukur untuk menjaga kinerja aparatur.

Pratikno menekankan pentingnya pendekatan yang lebih efisien dalam pelayanan publik. Pemerintah berupaya menjaga kualitas SDM dan mendukung pembangunan berkeadilan.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” lanjutnya.