Pelaksanaan PSU 24 Daerah Diprediksi Telan Anggaran Rp 1 Triliun 

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menyebut  jumlah anggaran pelaksanaan kegiatan  Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di 24 daerah diperkirakan bakal bernilai cukup fantastis.

Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Dede itu menyebut kisaran anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan PSU di 24 daerah itu ditenggarai mencapai hampir Rp 1 triliun.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Danantara Segera Diluncurkan: Transformasi Ekonomi Baru di Bawah Kepemimpinan Prabowo

290 Afrizal Ilmi

Adapun anggaran itu terbagi untuk sejumlah lembaga yang bertugas melaksanakan PSU di 24 daerah yaitu terdiri KPU, DKPP, Bawaslu, Polri, TNI hingga Kemendagri.

“KPU menyampaikan (kebutuhan anggaran) kurang lebih Rp 496 miliar sekian. Bawaslu kurang lebih sekitar Rp 215 (miliar), tambah kalau ada pilkada ulangnya kurang lebih Rp 250 (miliar) lah,” kata Dede usai agenda rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, DKPP di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

Dede menuturkan, kebutuhan dana anggaran pelaksanan PSU itu saat ini masih dalam perkiraan awal dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah atau berkurang.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Kejagung Tetapkan Dua Pejabat Pertamina sebagai Tersangka Baru Kasus Korupsi Minyak Mentah

174 Afrizal Ilmi

“Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan. Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp 900 (miliar) sampai 1 triliun,” terang Dede.

Dede menjelaskan, mekanisme anggaran pelaksanaan PSU di 24 daerah tersebut  awalnya akan diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Deddy menuturkan, namun jika anggaran APBD tidak mencukupi maka pemerintah pusat nantinya akan membantu menganggarkan dengan menggunakan APBN di pelaksanaan PSU tersebut.

“Untuk dibebankan kepada pemerintah daerah. Yang tersisa anggaran pemerintah daerah, masih ada yang memiliki mungkin tidak lebih dari Rp 200-an (miliar). Berarti sisanya dari mana, ya, sisanya ya mungkin pemerintah pusat lah,” kata Dede.

Dede menambahkan, keputusan perbantuan APBN terhadap dana pelaksanaan PSU itu dilakukan apabila APBD diwilayah itu tidak mencukupi sesuai dengan yang diatur dalam aturan perundang – undangan.

“Sesuai dengan amanat undang-undang, jika pemerintah daerah tidak sanggup maka pemerintah pusat dapat, nah konotasi dapat ini yang kita mesti dudukkan nih bersama-sama. Dapat itu semuanya kah, atau nanti ngambil dari provinsi kah atau yang lainnya,” pungkasnya. (GIB)

160 Total Count