Darmadi PDIP Ingatkan Prabowo, BPI Danantara Harus Bebas dari Intervensi Politik
Caption Foto : Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto./ Instagram @darmadidurianto JAKARTA, todaynews.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengingatkan, BPI Danantara harus bebas dari intervensi politik.
Ia menyampaikan, meski terdapat tokoh-tokoh politik di dalamnya, BPI Danantara tidak boleh menjadi alat untuj berpolitik dan terbebas dari konflik kepentingan.
“Makanya, nanti intervensi politik ini enggak boleh ada lagi dalam Danantara ini,” kata Darmadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Ia mewanti-wanti Presiden Prabowo agar BPI Danantara dijalankan dengan profesional. Ia mengingatkan, jangan sampai Danantara menjadi ‘lubang’ korupsi baru.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Ia pun menyinggung lembaga investasi asal negeri jiran bernama 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).
Sebagai informasi, 1MDB merupakan lembaga investasi yang didirikan Malaysia di masa kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak.
Adapun tujuan lembaga investasi itu dibentuk dalam rangka menumbuhkan perekonomian Malaysia.
Namun pada perjalananya, telah terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana 1MDB yang kemudian menyeret nama Najib Razak dalam pusaran kasus korupsi.
Oleh karena itu, Darmadi meminta Prabowo agar menjadikan 1 MDB itu sebagai pengalaman untuk menghindari kepentingan politik yang berimbas menghancurkan Danantara.
“1MDB itu, kan, juga ada intervensi politik. Begitu intervensi politik ini masuk, saya pikir semuanya akan berantakan juga begitu, kan,” ujarnya
Ia berharap pemerintah berkomitmen menjaga Danantara agar dapat terhindar dari kepentingan politik dan kepentingan elite.
“Jangan sampai banyak politikus, banyak pejabat-pejabat yang ikut mengintervensi Danantara ini,” kata Darmadi.
Ia menambahkan, pemerintah harus berkaca pada Singapura yang juga memiliki lembaga investasi.
Singapura berhasil menjalankan lembaga investasi tersebut karena sistem tata kelola yang baik.
“Kalau seperti di Singapura, kan, semuanya serbabagus, ya, betul enggak? Jadi bersih, tidak parasit, dan tidak koruptif,” pungkasnya. (GIB)
Pos terkait
