NasDem dan Golkar Sepakat Evaluasi Total Tunjangan DPR RI
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Fraksi NasDem DPR TODAYNEWS.ID — Fraksi Partai NasDem dan Partai Golkar menyatakan sepakat dengan usulan evaluasi total tunjangan anggota DPR RI periode 2024-2029. Langkah ini dinilai penting untuk merespons sorotan tajam publik terhadap fasilitas mewah wakil rakyat.
Sebelumnya, tunjangan DPR RI menuai kecaman luas dari masyarakat. Gelombang demonstrasi besar terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan menjadi yang pertama mengusulkan penghentian tunjangan perumahan anggota dewan. Usulan itu dianggap sebagai upaya menjaga kepatutan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
Fraksi Gerindra dan PAN kemudian mendukung usulan evaluasi menyeluruh. Tunjangan rumah Rp50 juta per bulan disebut menjadi pemicu utama kemarahan rakyat.
Dukungan serupa datang dari Partai NasDem. Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menegaskan persetujuan penuh atas evaluasi total tunjangan DPR.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” ujar Sahroni. Ia menekankan sikap itu merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Sahroni memastikan semua tunjangan dan gaji yang diterimanya selalu dikembalikan ke publik. Ia berharap seluruh anggota DPR lain juga melakukan hal yang sama.
“Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat. Itu wajib,” ucap Sahroni.
“Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat,” tambahnya menegaskan.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, juga menyatakan kesiapan fraksinya jika tunjangan DPR dievaluasi. Ia menekankan pentingnya menjaga sikap dan wibawa sebagai wakil rakyat.
“Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” kata Sarmuji, dikutip dari Detik.com.
Menurutnya, saat ini adalah momentum terbaik bagi DPR untuk melakukan refleksi. Ia menilai evaluasi fasilitas dapat menjadi titik balik untuk memperbaiki citra lembaga legislatif.
“Saat sekarang ini adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa penghentian tunjangan perumahan DPR adalah bentuk empati terhadap rakyat. Ia menilai politik seharusnya dilandasi etik, empati, dan simpati, bukan semata kesepakatan politik.
“Ukuran utama bukan hanya soal kesepakatan antarfraksi, tetapi juga apakah DPR mampu mengukur diri. Rakyat mempertanyakan kinerja DPR, sementara di sisi lain tunjangan yang diterima jumlahnya jauh dari ukuran kehidupan rakyat kebanyakan,” kata Said.
Ia menambahkan, fasilitas berlebihan hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan publik. Menurutnya, empati wakil rakyat semestinya diwujudkan dengan mengurangi hak-hak yang dianggap mewah.
58 Total CountPos terkait
Berita Favorit
