Muhammadiyah Kritik Pengesahan UU TNI Tak Libatkan Masyarakat
Caption: Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir. / Instagram @haedarnashofficialTODAYNEWS.ID – Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyoroti langkah pemerintah dan DPR RI yang tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang TNI.
Haedar menilai pengesahan UU TNI harusnya melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kepatuhan kepada konstitusi.
Oleh karena itu, Haedar mendesak pemerintah agar dapat mencarikan solusi dan segera membuka forum diskusi untuk menyelesaikan polemik UU TNI.
“Jadi selama dua entitas itu berhadap-hadapan dan kita pertentangkan ya nggak akan pernah selesai,” jelas Haedar kepada wartawan pada Selasa (25/3/2025).
Haedar meminta polemik UU TNI diselesaikan dengan memfasilitasi tokoh-tokoh pemerhati demokrasi dan para akademis untuk memberikan pendapat terkait aturan di dalamnya.
“Coba urai pondasi berpikirnya dulu, sayangnya DPR tidak memberi ruang untuk setiap permulaan apalagi permulaan penyusunan undang-undang dengan naskah akademik yang leluasa kepada masyarakat,” ujar Haedar.
Ia menambahkan, pemerintah dan DPR seharusnya menjalankan supremasi yang berdasarkan sistem dan aturam yang berlaku.
“Dulu dalam konstruksi awal kebangsaan dan ketatanegaraan kita kan tidak seperti itu. Lalu muncul konsep supremasi, apakah konsep supremasi itu sudah sejalan dengan tata negara kita? Jadi diskusikan dulu,” ujar Haedar.
“Karena nanti ketika memberi peluang kepada militer kembali masuk ke berbagai sektor pemerintahan tanpa berhenti dari posisinya, nanti kan ada problem juga,” tandas Haedar. (GIB)
158 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
