Menteri PU Bakal Evaluasi Jajaran Imbas OTT KPK di Sumut

TODAYNEWS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan evaluasi seluruh jajarannya imbas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara (Sumut).

Korupsi itu terkuak dari kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam OTT itu, lembaga rasuah itu menangkap Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kaesang Akan Bawa PSI Lolos Senayan di Pemilu 2029

53 Akbar Budi

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan evaluasi itu dilakukan sebagai upaya Kementerian PU dalam berbenah diri.

“Peristiwa OTT oleh KPK ini merupakan pengingat kuat atas pernyataan Prof Sumitro bahwa pembangunan Indonesia masih terhambat oleh beban ekonomi berbiaya tinggi,” ujar Dody dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (29/6/2025).

“Jadi Ini mengakibatkan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR),” sambung Dody.

Baca Juga

1 bulan  lalu

DEEP Indonesia Desak Segera Bahas Revisi UU Pemilu-Pilkada

78 Akbar Budi

Di sisi lain, Dody mengaku sangat prihatin atas kasus korupsi yang menyeret anak buahnya itu. Dia juga akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran untuk sejumlah program yang akan dijalankan.

Dody menjelaskan, jika kebocoran anggaran di internal tak dievaluasi secara menyeluruh maka nantinya dikhawatirkan bakal berdampak terhadap beban negara.

“Jika kebocoran anggaran tidak dihentikan, maka biaya pembangunan akan semakin tidak efisien,” terang Dody.

Dody menilai, kasus yang saat ini tengah berjalan di KPO itu dapat menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Kementerian PU untuk mengintropeksi diri.

Oleh karena itu, ia memastikan bahwa kegiatan evaluasi tersebut nantinya akan mencakup pejabat eselon I hingga eselon III serta juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang digelar pada pekan depan.

Ia mengatakan, kegiatan evaluasi itu juga telah mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo guna memberikan ketegasan terhadap seluruh jajaran untuk tidak lagi mengulangi korupsi.

“Langkah ini bertujuan agar Kementerian PU benar-benar bersih, efisien, dan akuntabel. Tidak boleh ada lagi kebocoran anggaran. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” beber Dody.

Dody menambahkan, evaluasi itu nanti ga akan dilakukan secara objektif dan transparan serta juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap setiap pihak namun tetap menekankan untuk tidak ada lagi kasus korupsi.

“Sebagai pemimpin, saya adalah bapak bagi seluruh jajaran Kementerian PU. Evaluasi ini akan dilakukan secara adil dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, saya juga tegaskan, tidak ada ruang sedikit pun bagi toleransi terhadap praktik korupsi,” tandasnya. (GIB)

84 Total Count