x

Menkeu Sebut Dana Sitaan Korupsi Rp 6,6 Triliun Bisa Tekan Defisit APBN

waktu baca 2 menit
Jumat, 26 Des 2025 18:17 639

TODAYNEWS.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan uang hasil sitaan perkara korupsi senilai Rp 6,6 triliun dari Kejaksaan Agung akan dimanfaatkan untuk menambal defisit APBN. Dana tersebut dinilai dapat memperkuat ruang fiskal pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat berada di Kejaksaan Agung. Ia menyebut dana sitaan tersebut juga bisa digunakan sebagai tabungan untuk belanja tahun berikutnya.

“Ini bisa juga dipakai mengurangi fesiti atau kita pakai nanti tabungan untuk belanja tahun depan,” kata Purbaya di Kejagung, dikutip Jumat (26/12/2025). Menurutnya, pemanfaatan dana tersebut masih menunggu kebutuhan fiskal yang berjalan.

Purbaya menjelaskan anggaran tahun 2025 saat ini masih terus berlangsung. Namun, dana sitaan dari Kejagung tersebut dapat membantu menjaga defisit APBN tetap terkendali.

Ia menuturkan pemerintah memiliki ruang tambahan untuk menjaga defisit tetap di bawah ambang batas. Batas defisit APBN sendiri ditetapkan maksimal 3 persen.

“Kalau memang mepet-mepet ke atas 3 persen, kita kurangi ke bawah 3 persen. Dengan tambahannya saya punya senjata lebih di bawah 3 persen,” jelas Purbaya.

Diketahui, Kejagung menyerahkan uang sitaan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH). Dana tersebut berasal dari penagihan denda administratif kehutanan dan tindak pidana korupsi.

Total uang sitaan yang diserahkan mencapai Rp 6,625 triliun. Seluruh dana tersebut akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Keuangan.

Rincian dana itu mencakup denda administrasi kehutanan sebesar Rp 2,344 triliun. Dana tersebut berasal dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang.

Selain itu, Rp 4,2 triliun berasal dari tindak pidana korupsi. Kasus tersebut terkait pemberian fasilitas ekspor CPO dan importasi gula.

Tak hanya uang tunai, Satgas PKH juga menguasai kembali kawasan hutan tahap V. Luas lahan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 896.969,143 hektare.

Sebagian kawasan hutan tersebut akan dikonservasi oleh Kementerian Kehutanan. Sementara itu, sebagian lainnya dialokasikan kepada BPI Danantara untuk dikelola oleh BUMN.

Sebelumnya, Purbaya mengumumkan defisit APBN per 30 November 2025 mencapai Rp 560,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto.

Ia menegaskan defisit tersebut masih berada dalam batas aman. “Defisit APBN tercatat sebesar Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” kata Purbaya.

 

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA