Menkeu Purbaya Tegaskan Impor Pakaian Bekas atau Balpres Dilarang, Bukan Soal Pajaknya

TODAYNEWS.ID — Pemerintah semakin menunjukkan keseriusannya dalam memberantas pakaian bekas impor atau Balpres yang masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu pejabat yang paling vokal menindak praktik tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan dan penindakan terhadap seluruh barang ilegal yang masuk. Ia menolak anggapan bahwa isu thrifting terkait dengan pajak, karena inti persoalan tetap pada legalitas barang.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Benahi Tata Kelola Beras Nasional!

86 Akbar Budi

Menurutnya, pakaian bekas impor yang masuk tanpa prosedur sah tetap dikategorikan ilegal. Ia menilai pembayaran pajak tidak menghapus status pelanggaran tersebut.

“Saya enggak peduli dengan bisnis thrifting, yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Ia menegaskan komitmennya untuk “membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal”.

Dalam beberapa minggu terakhir, Purbaya terlihat aktif melakukan inspeksi lapangan. Ia ingin memastikan bahwa pengawasan terhadap barang impor ilegal berjalan efektif.

Baca Juga

3 bulan  lalu

KPK Dalami Dugaan Pengondisian Harga Tanah dalam Proyek Kereta Cepat Whoosh

180 Afrizal Ilmi

Salah satu inspeksi mendadak dilakukan di Tempat Penimbunan Pabean di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (31/10/2025). Dari lokasi itu ditemukan berbagai jenis pakaian bekas impor maupun pakaian last season.

Purbaya menjelaskan bahwa pakaian last season adalah produk baru yang belum pernah dipakai tetapi merupakan koleksi lama dari luar negeri. Ia menilai barang-barang tersebut tetap masuk kategori impor ilegal bila tidak melalui prosedur resmi.

Menteri Keuangan itu menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir praktik impor pakaian ilegal yang merugikan pelaku UMKM. Ia juga menyoroti dampak negatifnya terhadap industri tekstil nasional.

Dalam kunjungan kerjanya di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025), Purbaya memberikan ultimatum kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Ia meminta agar para importir ilegal ditangkap agar pemberantasan dapat dilakukan hingga ke akar masalah.

Purbaya menekankan pentingnya menelusuri individu maupun kelompok yang bertanggung jawab atas impor ilegal. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera.

“Saya ingin memberi pesan ke importir ilegal, sekarang enggak bisa lari lagi,” tegasnya. Ia juga memperingatkan aparat di lapangan agar tidak bermain-main.

Pemerintah menilai pemberantasan impor ilegal penting dilakukan karena praktik tersebut menyebabkan kerugian negara. Selain itu, peredaran barang ilegal turut mengganggu stabilitas pasar dalam negeri.

Sebagai mantan bos LPS, Purbaya memberikan apresiasi kepada Bea dan Cukai atas penindakan terhadap rokok ilegal dan pakaian impor. Ia menilai dua komoditas tersebut harus diberantas secara menyeluruh demi melindungi perekonomian nasional.