Menkeu Akan Cek Pengadaan Motor Listrik BGN: Tahun Lalu Ditolak

TODAYNEWS.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengecek pengadaan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional yang viral di media sosial, sembari menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis seharusnya difokuskan pada kebutuhan utama.

Pernyataan ini muncul di tengah klarifikasi BGN yang menyebut pengadaan motor memang ada dalam anggaran, namun jumlahnya jauh di bawah isu yang beredar.

Baca Juga

1 hari  lalu

Harapan Publik kepada Purbaya Mulai Goyah, Ekonom Desak Prabowo Copot Menteri-menteri Bidang Perekonomian

62 Dhanis Iswara

Purbaya mengaku belum mengetahui detail pengadaan tersebut. Ia menyebut akan menelusuri informasi yang beredar untuk memastikan kebenarannya.

“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa usulan pengadaan motor listrik dan komputer sebenarnya pernah diajukan sebelumnya. Namun, rencana tersebut ditolak karena dianggap belum menjadi prioritas.

Baca Juga

6 hari  lalu

Kemendag: Surplus Pasokan Picu Harga Biji Kakao Turun

78 Azis Arriadh

Menurut Purbaya, program Makan Bergizi Gratis harus mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat. Ia menilai alokasi anggaran perlu diarahkan pada penyediaan makanan.

“Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait pengadaan tersebut. Ia menegaskan motor listrik merupakan bagian dari anggaran tahun 2025.

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan.

Ia menjelaskan motor tersebut digunakan untuk menunjang tugas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kendaraan itu diharapkan membantu operasional program MBG di lapangan.

Namun hingga kini, motor listrik tersebut belum didistribusikan. Proses administrasi masih berlangsung sebelum digunakan.

Dadan menyebut kendaraan tersebut harus terlebih dahulu dicatat sebagai Barang Milik Negara. Proses ini menjadi syarat sebelum distribusi dilakukan.

Selain itu, Dadan juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. Ia menegaskan jumlah pengadaan tidak mencapai puluhan ribu unit seperti yang diklaim dalam video viral.

“Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025,” pungkas Dadan.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kebutuhan sinkronisasi informasi antar lembaga. Pemerintah diharapkan dapat memastikan transparansi penggunaan anggaran program strategis nasional.