Legislator Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan WFH Satu Hari dalam Sepekan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, meminta pemerintah meninjau ulang wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya jangan sampai target efisiensi hingga 20 persen konsumsi BBM, justru berdampak pada ekonomi kecil yang kerap luput dari perhitungan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Antisipasi Kenaikan Harga Energi Dunia, Pemerintah Siapkan Cara untuk Menjaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen

85 Dhanis Iswara

Kata Ateng, berkurangnya aktivitas perkantoran dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar pusat kerja, seperti pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.

“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” kata Ateng, pada Jumat (27/3/2026).

Di sisi lain, kata Ateng, biaya operasional tidak benar-benar hilang, melainkan bergeser ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Hal ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi menjadi dipertanyakan.

Baca Juga

3 hari  lalu

WFP: 45 Juta Orang Terancam Kelaparan, Indonesia Surplus Beras

75 Akbar Budi

Karena itu, Ateng menegaskan bahwa arah kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi,” katanya.

Ia mendorong pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar.

Langkah ini dinilai lebih berdampak langsung dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.

Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi juga dinilai krusial agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

“Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan,” pungkas Ateng.