Kritik KPU Soal PSU, Komisi II : Buat Apa Anggaran Pemilu Kalau Hasilnya Begini! 

JAKARTA, todaynews.id – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus mengkritik keras kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 Daerah.

Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Deddy itupun menilai aturan mengenai penyelengaraan PSU tidak cukup adil lantaran telah membebankan anggaran APBD di daerah di tengah situasi kebijakan efisiensi anggaran.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Kejagung Bakal Tuntaskan Kasus Korupsi Pertamina Rp193,7 Triliun.

110 Afrizal Ilmi

Menurut Deddy keputusan PSU itu padahal disebabkan atas lalainya KPU dalam menjalankan tugas untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2024.

Atas dasar itu, ia menyayangkan pimpinan KPU yang ditenggarai menganggap remeh dan diduga tidak memikirkan dampak besar dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dianggap bermasalah.

“Apa yang mau kita sampaikan, tidak adil kalau ini dilimpahkan oleh pemerintah daerah. Sudah anggaran dipangkas. Suruh lagi dibayar dari kelalaian kalian semua,” kata Deddy dalam agenda rapat kerja (raker) dengan lembaga penyelenggara pemilu pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Baca Juga

4 bulan  lalu

KPU : PSU Gorontalo Utara Bukan Murni Salah Jajaran Kami

135 Gibran Negus

Deddy menegaskan, keputusan PSU itu sebetulnya tidak hanya berbicara soal anggaran pelaksanaan saja melainkan telah berimbas mencederai peradaban demokrasi di Indonesia.

Sebab, menurut Deddy, masalah ini seharusnya dapat dicegah sedari dini dengan mengedepankan profesionalitas kerja seluruh lembaga penyelenggara pemilu termasuk KPU, Bawaslu, DKPP hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ini bukan cuma soal anggaran, ini soal peradaban. Ini bukan soal teknis. Buat apa kita pemilu? Jadi kalau Pak Ketua KPU tidak merasa bersalah, Pak? Tidak tahu lagi saya, Pak,” ungkap Deddy.

Deddy menambahkan, jika KPU RI tidak segera melakukan perbaikan internal secara menyeluruh maka bukan tidak mungkin akan ada keputusan serupa imbas kelalaian dan tidak profesionalnya dalam bekerja.

“Siapa yang jamin PSU pertama, nanti tidak ada PSU kedua? Kita pernah ngalamin sampai tidak ada PSU, kita pernah ngalamin sampai 3 kali PSU di Maluku Utara,” tutup Deddy. (GIB)

71 Total Count