KPK Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Kuota Petugas Haji

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan penyimpangan baru dalam pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024. Temuan ini menguatkan dugaan adanya praktik jual beli jatah petugas haji oleh oknum tertentu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut jatah petugas haji semestinya diperuntukkan bagi mereka yang melayani jamaah di Tanah Suci. Namun, sebagian kuota justru disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Pakar Dorong DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset, Atur Hasil Rampasan Korupsi

48 Afrizal Ilmi

“Kalau kita melihat penyelenggaraan ibadah haji, memang ada slot untuk petugas yang betul-betul bertugas memberikan pelayanan kepada para jamaah haji. Tapi kami menemukan adanya penyimpangan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Budi, hasil penyidikan menunjukkan kuota petugas haji telah dijual kepada calon jamaah. Praktik tersebut bukan hanya melanggar aturan, tapi juga merugikan negara.

“Slot untuk petugas ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Justru diperjualbelikan kepada calon jamaah haji,” ungkapnya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kejagung Fokus Tindak Korupsi di Sektor SDA dan Hajat Hidup Rakyat Sesuai Arahan Prabowo

35 Afrizal Ilmi

Budi menambahkan, praktik jual beli kuota melibatkan sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Karena itu, KPK kini memeriksa pihak-pihak dari biro travel dan pejabat terkait.

“Penyelenggaraan haji khusus ini banyak sekali, dan PIHK yang mengelolanya juga beragam. Penyidik sedang mendalami praktik masing-masing penyelenggara,” jelasnya.

KPK juga menemukan perbedaan mekanisme perolehan kuota antar biro perjalanan. Beberapa travel memiliki izin resmi, sementara lainnya beroperasi tanpa izin.

“Mungkin berbeda dari sisi nilainya dan mekanismenya. Ada biro travel yang berizin dan ada yang belum tapi tetap menjual kuota haji,” kata Budi.

Selain itu, penyidik menemukan adanya jual beli kuota antaragen travel. Modus ini menjadi celah besar dalam praktik penyalahgunaan yang kini diusut lebih dalam.

Temuan KPK memperlihatkan bahwa tata kelola haji masih diwarnai praktik transaksional. Padahal, ibadah haji seharusnya dijalankan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

Budi menegaskan, KPK akan memanggil semua pihak yang diduga terlibat. “Semua pihak yang terkait akan diperiksa. Kami akan telusuri hingga tuntas,” tegasnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyentuh ranah ibadah yang sakral. KPK memastikan penyidikan berjalan independen dan profesional tanpa intervensi.

“Kami pastikan tidak ada intervensi dalam proses penyidikan. Semua dilakukan berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku,” tutup Budi.