x

KPK Ungkap 3 Modus Korupsi Dana BNPB: Pinjam Bendera hingga Markup Anggaran

Laporan: Afrizal Ilmi

waktu baca 3 menit
Rabu, 18 Nov 2026 14:01 13

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tiga modus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyidik menemukan indikasi penggunaan perusahaan pinjaman, pengaturan pemenang proyek, hingga penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa.

Ketiga modus tersebut diduga digunakan untuk menyelewengkan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi penanganan bencana. KPK kini mendalami aliran uang serta keterlibatan sejumlah pihak dalam praktik pengadaan di lingkungan BNPB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan salah satu modus yang ditemukan penyidik adalah penggunaan perusahaan pinjam bendera. Praktik tersebut diduga dilakukan agar perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka bisa memperoleh proyek melalui mekanisme penunjukan langsung.

“Para pihak ini ada yang menggunakan pinjam bendera,” ujar Budi, dikutip Rabu (18/11/2026).

Dalam praktik tersebut, perusahaan diduga menggunakan identitas badan usaha lain untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan BNPB. KPK masih menelusuri keterlibatan masing-masing pihak dalam penggunaan perusahaan tersebut.

Modus kedua berkaitan dengan pengaturan perusahaan yang mendapatkan proyek pengadaan. KPK menduga terdapat perusahaan yang telah ditentukan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dengan kewajiban memberikan sejumlah uang kepada oknum di BNPB.

“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberikan sejumlah fee (uang) kepada oknum di BNPB,” katanya.

Selain pengaturan perusahaan, penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan barang dan jasa. Selisih harga tersebut diduga dimanfaatkan untuk memberikan kickback kepada pihak tertentu.

“Modus yang menaikkan atau markup harga dari pengadaan barang dan jasa diduga untuk kickback (suap, red.) kepada oknum-oknum di BNPB,” ungkap Budi.

Kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang dari lingkungan BNPB dan pihak terkait.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Salah satunya berinisial BS, yang merupakan adik seorang perwira tinggi TNI berpangkat Letnan Jenderal berinisial S.

Saat operasi tangkap tangan berlangsung, Letjen TNI S diketahui masih menjabat sebagai Kepala BNPB. Sementara itu, BS pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif memimpin lembaga tersebut.

Empat tersangka lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS. KPK juga menetapkan Tenaga Ahli Kepala BNPB berinisial RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras berinisial GP, serta pihak swasta berinisial SNG sebagai tersangka.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026. Penyitaan tersebut mencakup uang tunai dalam berbagai mata uang, emas, tabungan emas, hingga aset kripto.

Rinciannya meliputi 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, dan uang tunai sebesar Rp3,35 miliar. Penyidik juga menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta serta tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta.

Selain itu, KPK mengamankan aset kripto dengan nilai sekitar Rp1,10 miliar. Seluruh barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses penelusuran dugaan aliran dana dalam perkara korupsi BNPB.

Penyidik juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut. Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Selain mendalami peran pihak swasta dan pejabat BNPB, KPK turut menelusuri dugaan keterlibatan Letjen TNI S dalam perkara tersebut. Lembaga antirasuah itu telah menyampaikan informasi mengenai peran S kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Pada 20 Oktober 2026, KPK juga mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Surat tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif dalam perkara korupsi dana siap pakai BNPB.

Perkembangan penyidikan berlanjut pada 12 November 2026 ketika KPK memeriksa Letjen TNI S bersama seorang anggota TNI aktif yang kini menjabat sebagai Deputi BNPB. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.

 

Editor: Azis Arriadh

Tag Terkait

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

5 days ago
6 days ago
6 days ago
6 days ago
6 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA