Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan promosi jabatan terhadap lima penyidik yang berasal dari institusi Polri. Kelima penyidik tersebut mendapat amanah baru sebagai Kapolres di sejumlah wilayah.
Kabar promosi itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (5/1/2026). Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada para penyidik tersebut.
“KPK menyampaikan selamat atas amanah, tugas, dan tanggung jawab barunya kepada lima orang Penyidik KPK yang mendapat promosi jabatan menjadi Kapolres di sejumlah wilayah,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Salah satu penyidik yang mendapat promosi adalah Boy Jumalolo. Ia kini dipercaya menjabat sebagai Kapolres Tangerang Selatan, Banten.
Selain itu, Bayu Anwar Sidiqie juga mendapat penugasan baru. Bayu diangkat sebagai Kapolres Situbondo, Jawa Timur.
Promosi serupa diterima Dikri Olfandi yang kini menjabat Kapolres Magelang, Jawa Tengah. Penugasan tersebut menjadi bagian dari rotasi jabatan di lingkungan Polri.
Nama lainnya adalah Bagus Priandy yang dipercaya sebagai Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia sebelumnya bertugas sebagai penyidik di KPK.
Sementara itu, Hidayat Perdana ditunjuk menjadi Kapolres Kuantan Singingi, Riau. Penugasan ini melengkapi lima penyidik KPK yang memperoleh promosi jabatan.
Budi Prasetyo menyampaikan harapan agar prestasi dan capaian positif selama bertugas di KPK dapat terus dilanjutkan. Ia berharap nilai-nilai tersebut tetap dibawa ke lingkungan kerja yang baru.
KPK juga menaruh harapan besar pada peran kelima perwira tersebut di daerah. Mereka diharapkan mampu membawa semangat integritas dan antikorupsi dalam pelaksanaan tugasnya.
Menurut Budi, penempatan penyidik KPK sebagai Kapolres di daerah memiliki makna strategis. Langkah ini diharapkan memperkuat kolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi dengan aparat penegak hukum daerah. Upaya ini dilakukan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Terlebih, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi secara intens bekerja sama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum, baik dalam upaya pencegahan korupsi maupun dalam penyelesaian penanganan perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi,” ucap Budi Prasetyo.