KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Anggota DPR di Proyek DJKA Kemenhub

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menelusuri keterlibatan anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024 dalam proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pendalaman ini dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka.

Sudewo diketahui pernah menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kemenhub. Ia diduga menerima aliran dana terkait proyek pembangunan di lingkungan DJKA.

Baca Juga

6 hari  lalu

Pakar Hukum Soroti Dugaan Unsur Pidana Dalam Sengketa Indodax-Nasabah BoxTcoin

167 Dhanis Iswara

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih terus mendalami peran pihak-pihak lain dalam perkara tersebut. Menurutnya, keterangan Sudewo dapat membuka keterlibatan anggota dewan lainnya.

“Ini masih akan terus kami telusuri dan tentunya nanti dari Saudara SDW ini kita juga bisa masuk,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Ia menambahkan, penyidik akan mendalami kemungkinan adanya peran anggota DPR lain dalam proyek DJKA.

KPK juga membuka peluang menelusuri dugaan aliran dana suap kepada anggota Komisi V DPR lainnya. “Apakah juga ada dugaan aliran-aliran uang lainnya kepada para anggota dewan di Komisi V lainnya,” ujar Budi.

Baca Juga

2 hari  lalu

KPK Tangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT di Jawa Tengah

84 Afrizal Ilmi

Dalam persidangan perkara dugaan suap proyek DJKA sebelumnya, sejumlah nama anggota DPR disebut terlibat. Fakta persidangan dan putusan pengadilan mengungkap adanya dugaan permintaan dan penerimaan proyek jalur kereta api.

Tercatat terdapat 19 nama anggota dan pimpinan Komisi V DPR yang disebut dalam perkara tersebut. Mereka berasal dari berbagai fraksi partai politik di DPR RI.

Nama-nama tersebut antara lain Lasarus, Mochamad Herviano Widyatama, Sukur H Nababan, Sudjadi, Sadarestuwati, Sri Rahayu, dan Sarce Bandaso Tandiasik dari PDIP. Selain itu terdapat Ridwan Bae, Hamka Baco Kady, dan Ali Mufthi dari Golkar.

Kemudian ada Sudewo, Novita Wijayanti, dan Sumail Abdullah dari Gerindra. Nama lain yang disebut yakni Ishak Mekki dan Lasmi Indaryani dari Demokrat.

Selanjutnya terdapat Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dan Sofyan Ali dari PKB. Dua nama dari Partai Nasdem juga disebut, yakni Fadholi dan Sri Wahyuni.

Budi menegaskan, KPK membuka peluang untuk memeriksa para anggota DPR tersebut. Pemanggilan saksi akan dilakukan sesuai kebutuhan penyidik.

“Pemanggilan setiap saksi dalam rangkaian proses penyidikan tentu nanti berdasarkan kebutuhan penyidik,” kata Budi. Ia menyebut pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi dan bukti awal yang dimiliki penyidik.

Meski demikian, KPK menyatakan fokus utama saat ini masih pada pelengkapan berkas perkara Sudewo. Pengembangan perkara terhadap pihak lain akan dilakukan setelah kebutuhan penyidikan terpenuhi.

Komisi V DPR RI sendiri memiliki tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan. Salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Perhubungan, termasuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian.