KPK Pastikan OTT Bupati Kolaka Timur Bukan Drama

TODAYNEWS.ID — KPK menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, bukanlah drama. Lembaga antirasuah berjanji akan memaparkan kronologi penangkapan secara lengkap.

“Nanti kami jelaskan kronologi dan konstruksi perkaranya supaya masyarakat bisa menilai bahwa ini bukan drama, tetapi memang ada fakta-fakta perbuatannya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (8/8/2025). Ia menegaskan semua proses berbasis bukti yang kuat.

Baca Juga

2 hari  lalu

Kejagung Siap Tetapkan Riza Chalid dalam DPO Pekan Depan

50 Afrizal Ilmi

Abdul Azis diamankan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (7/8/2025) malam. Penangkapan dilakukan setelah ia menghadiri Rakernas Partai NasDem.

Bupati Kolaka Timur dua periode itu diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Keberangkatan dilakukan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Berdasarkan informasi, sekitar pukul 12.15 WITA, Abdul Azis tiba di terminal keberangkatan bandara. Ia dikawal empat penyidik KPK menuju gate 9.

Baca Juga

1 hari  lalu

Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji, Eks Menag Yaqut Ucapkan Terimakasih

32 Afrizal Ilmi

Sekitar pukul 13.18 WITA, ia menaiki pesawat Citilink Indonesia bernomor penerbangan QG-213. Perjalanan dilanjutkan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sebelum diterbangkan, Abdul Azis menjalani pemeriksaan awal di Polda Sulawesi Selatan. Pemeriksaan ini menjadi langkah awal sebelum penanganan di pusat.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan keberangkatan tersebut. “Pukul 15.00 WIB insyaAllah tiba di K4 (Gedung Merah Putih),” ujarnya.

Kasus dugaan suap ini melibatkan total delapan orang. Tujuh orang lain ditangkap di Jakarta dan Sulawesi Tenggara.

Ketujuhnya sudah lebih dahulu tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis malam. Abdul Azis menjadi tersangka yang terakhir dibawa ke Jakarta.

KPK menyebut OTT ini dilakukan untuk mencegah kerugian negara lebih besar. Lembaga tersebut akan segera mengumumkan detail peran masing-masing pihak.

Masyarakat diimbau menunggu penjelasan resmi KPK. Lembaga ini memastikan semua proses dilakukan sesuai prosedur hukum.

37 Total Count