KPK Periksa PPK BTP Jatim Terkait Dugaan Korupsi Jalur Kereta Api DJKA

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Pemeriksaan kali ini menyasar proyek yang berada di wilayah Jawa Timur.

Saksi yang dipanggil adalah R Reza Maullana Maghribi. Ia menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Timur periode 2021–2022.

Baca Juga

2 hari  lalu

KPK Kembali OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Komisi III: Lahan Basah yang Rentan Penyimpangan

79 Dhanis Iswara

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemanggilan tersebut. Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalur kereta api di DJKA wilayah Jawa Timur.

“Saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Wilayah Jawa Timur,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, KPK belum merinci materi yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca Juga

6 hari  lalu

DPR Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Banser oleh Bahar bin Smith

92 Dhanis Iswara

Kasus dugaan korupsi jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan diketahui terjadi di beberapa wilayah. Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang masuk dalam pengusutan KPK.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Proses penyidikan terus dikembangkan untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain.

Terbaru, KPK menetapkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan terkait perannya di masa lalu.

Menurut KPK, Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota DPR RI. Ia saat itu bertugas di Komisi V DPR RI.

“Saudara SDW dalam kerangka perkara DJKA di Kementerian Perhubungan bahwa Pak SDW ini bukan dalam konteks sebagai Bupati Pati ya, tapi dalam konteks sebagai anggota DPR RI Komisi V, yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan,” kata Budi Prasetyo.

Budi menjelaskan Sudewo diduga menerima aliran dana dari proyek di DJKA. Dugaan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi-saksi.

“Dan ini juga sudah terkonfirmasi dari sejumlah saksi yang kami panggil. Kami minta keterangan, termasuk juga fakta-fakta dalam persidangan, pada terdakwa-terdakwa lainnya,” ujarnya.

Berdasarkan rangkaian keterangan dan fakta persidangan tersebut, KPK kemudian menetapkan Sudewo sebagai tersangka. Penyidikan kasus korupsi DJKA pun masih terus berlanjut.