KPK Panggil Ulang Ustaz Khalid Basalamah Terkait Kasus Kuota Haji
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (SS Youtube) TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah (KZM) untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Khalid dipanggil sebagai direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour).
Namun, Khalid tidak memenuhi panggilan penyidik. “Tidak hadir,” kata jubir KPK Budi Prasetyo ketika dimintai konfirmasi, Selasa (2/9/2025).
Budi menjelaskan, penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemanggilan ulang akan dilakukan.
“Tentunya, nanti akan dijadwalkan kembali,” ucap Budi. Hal ini menandakan proses penyidikan masih terus berjalan.
Sebelumnya, Khalid sudah pernah dimintai keterangan oleh KPK. Saat itu, kasus masih berada pada tahap penyelidikan.
KPK meminta keterangannya terkait posisinya sebagai pemilik agen travel haji. Informasi tersebut dinilai penting untuk melengkapi penyidikan.
Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 kini sudah masuk tahap penyidikan. Meski begitu, KPK belum menetapkan tersangka.
Meski belum ada tersangka, tiga nama sudah dicegah ke luar negeri. Mereka adalah eks Menteri Agama Yaqut, eks Stafsus Yaqut Ishfah Abidal Aziz, dan bos Maktour Fuad Hasan Masyhur.
Pencegahan dilakukan agar ketiganya tetap berada di Indonesia. Kehadiran mereka dianggap penting untuk kepentingan penyidikan.
Pangkal persoalan berasal dari pengalihan tambahan 20 ribu kuota haji. Tambahan kuota itu diperoleh Presiden Joko Widodo setelah pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi.
Namun, kuota tersebut dibagi rata 50:50 antara haji reguler dan haji khusus. Padahal, aturan hanya memperbolehkan haji khusus sebesar 8 persen dari total kuota.
KPK menilai pembagian itu tidak sesuai regulasi. Lembaga antikorupsi juga mengungkap ada ratusan travel yang terlibat dalam distribusi kuota.
Dugaan awal kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1 triliun. Selain itu, ribuan jemaah haji reguler harus menunggu lebih lama akibat pembagian kuota yang tidak sesuai.
KPK juga menelusuri dugaan aliran dana kepada pejabat Kemenag dari travel penerima kuota tambahan. Dalam penyidikan, KPK sudah menyita USD 1,6 juta, empat mobil, dan lima bidang tanah.
7 Total CountPos terkait
Berita Favorit
