KPK Ajak Parpol Terlibat Reformasi Sistem Politik
Caption: Ilustrasi gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). / Instagram @official.kpkTODAYNEWS.ID – KPK membuka ruang dialog dengan partai politik terkait kajian pembiayaan politik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi jangka panjang.
“Diskusi dilakukan untuk mendapatkan informasi dan keterangan dalam upaya pencegahan korupsi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (16/5/2025). Ia menegaskan KPK masih dalam tahap pengumpulan data.
Melalui diskusi, KPK ingin mendengar langsung tantangan yang dihadapi parpol. Semua informasi akan dijadikan dasar kajian sistem politik.
KPK tidak ingin membuat rekomendasi sepihak. Mereka membuka dialog dengan peserta pemilu untuk menemukan solusi bersama.
“Harapannya tentu agar diagnosa atau kajian yang dilakukan bisa melihat permasalahan secara utuh,” jelas Budi. KPK ingin menghindari pendekatan yang bersifat reaktif.
Lingkup diskusi sangat luas, mulai dari pembiayaan hingga benturan kepentingan. KPK menyasar akar masalah dan bukan sekadar gejala.
“Diskusi juga dilakukan terkait dengan mitigasi adanya benturan kepentingan pejabat terpilih terhadap donatur,” tambahnya. Isu ini krusial dalam konteks balas budi politik.
KPK percaya, reformasi politik harus dimulai dari pendanaan yang transparan. Partai politik diharapkan terbuka terhadap perubahan.
Dalam beberapa kesempatan, KPK juga mendorong negara membiayai parpol melalui APBN. Rekomendasi itu telah disampaikan ke pemerintah dan DPR.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan logika di balik usulan tersebut. Ia menyebut biaya politik yang mahal sering jadi penyebab pejabat tergoda korupsi.
“Ketika menduduki jabatan, tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal,” ujar Fitroh. Ia menyebut praktik ini berulang di banyak kasus korupsi.
KPK juga menyoroti pentingnya integritas dalam rekrutmen kandidat. Seleksi calon harus berbasis nilai, bukan semata elektabilitas.
Diskusi ini diharapkan mendorong reformasi mendasar dalam sistem politik Indonesia. KPK ingin partai politik menjadi mitra aktif pemberantasan korupsi.
91 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
