Komisi IX Murka Dengar Kabar Praktik Perbudakan di Kapal Tuna

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh atas temuan mengejutkan terkait dugaan kerja paksa pada sektor ekspor perikanan nasional dalam rantai pasok tuna Indonesia-Australia.

Berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia, mengungkapkan bahwa 25 Awak Kapal Perikanan (AKP) yang bekerja di 17 kapal penangkap tuna berbendera Indonesia bekerja hingga 21 jam per hari tanpa istirahat yang cukup dan terlindungi dari komunikasi luar.

Baca Juga

6 hari  lalu

Regulasi Tak Pernah Dievalusi, Komisi IX: Wajar Publik Mempertanyakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

91 Dhanis Iswara

Neng Eem pun menegaskan, bahwa masalah ini merupakan noda besar bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia.

“Kita tidak bisa diam ketika ada warga negara kita yang diduga mengalami kerja paksa bahkan perpisahan,” kata Neng Eem dalam keterangan yang diterima, Sabtu (7/3/2026).

Ia meminta pemerintah tidak menutup mata demi hanya menjaga angka ekspor, sementara hak asasi manusia para pelaut diperas di tengah laut.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kasus Campak Melonjak, Komisi IX Desak Kemenkes Segera Intervensi Imunisasi Massal

78 Dhanis Iswara

“Negara harus hadir memastikan perlindungan pekerja berjalan dan tidak ada lagi praktik berkemah di sektor mana pun,” tegas Neng Eem.

Tak hanya fisik yang diperas, para pekerja ini juga diduga menjadi korban manipulasi finansial. Skema bagi hasil yang gelap serta praktik pinjaman uang yang dimanipulasi membuat para pelaut ini terjebak dalam lingkaran jeratan utang yang tak berujung.

“Jangan sampai kita hanya mengejar keuntungan dari ekspor perikanan, sementara pekerja kita menjadi korban sia-sia. Ini bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi menyangkut reputasi Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Neng Eem mengingatkan bahwa praktik buruk dalam rantai pasok global dapat memicu sanksi hingga boikot internasional terhadap produk perikanan Indonesia.

Ketua Fraksi PKB MPR RI itu juga mendesak untuk segera dilakukan Investigasi menyeluruh dan koordinasi lintas kementerian sebagai harga mati untuk menyelamatkan martabat negara di pasar global.

Ia menuntut pemerintah segera melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan atau pemilik kapal yang terbukti melakukan pelanggaran berat tersebut.

“Pemerintah harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Pastikan investigasi dilakukan secara serius agar praktik kerja paksa tidak terjadi lagi di industri perikanan kita. Reputasi kita sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.