JAKARTA, todaynews.id – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus mengkritik keras kinerja KPU RI lantaran dianggap tak profesional saat menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Adapun kritik keras itu dilontarkan Deddy buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah resmi memerintahkan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 Daerah.
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Deddy itu menilai, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 kemarin merupakan penyelenggaraan paling buruk di dalam sejarah demokrasi negri ini.
Deddy menyebut keputusan MK memerintahkan PSU di 24 daerah itu adalah bentuk gambaran dan contoh buruknya kinerja KPU yang tidak becus dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.
“Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa? Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini bahwa pemilu kita ini dibawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah, sah!!,” ucap Deddy saat rapat kerja dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah, di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Deddy menegaskan bahwa kinerja KPU yang buruk dalam kontestasi Pilkada serentak telah berdampak besar terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pemilu yang jujur, adil dan demokratis.
Sebab, menurut Deddy, data dari hasil observasi yang menunjukan 60 persen Pilkada serentak 2024 dipenuhi persoalan telah menjadi bukti bahwa penyelengara pemilu tak profesional dan berintegritas.
“Hampir 60 persen pilkada bermasalah. Rakyat disuruh bayar lagi. Kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai? Besok-besok korupsi semua, Bapak Ibu. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita,” tegasnya.
Disisi lain, Deddy melihat, buruknya tata kelola pelaksanaan Pilkada serentak 2024 akan berpotensi menimbulkan masalah baru salah satunya berimbas bakal massifnya kasus korupsi di pusara pemerintah daerah.
Selain itu, menurut Deddy, putusan MK yang memerintahkan PSU di 24 daerah tersebut menjadi bukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang cukup massif dalam proses penyelengaraan Pilkada serentak 2024.
“Sampah masuk, sampah keluar. Kalau mau kita mundur bareng-bareng, ayo mundur. Karena tanggung jawabanya negara ini,” kata Deddy.
“Tolonglah. Saya minta tolong. Saya minta tolong Bapak-Bapak, Ibu. Semua mundur. Kalau gak berani mundur sendiri, saya ikut mundur. Gak bener,” tutur Deddy
Atas dasar itu, Deddy pun meminta para pimpinan KPU, Bawaslu dan DKPP untuk mundur dari jabatan sebagai bentuk tanggungjawab imbas putusan MK soal PSU di 24 daerah tersebut.
Sebab, akibat tidak profesionalnya para pimpinnan penyelenggara Pemilu itu , tambah, Deddy, negara malah terkena imbasnya lantaran harus membiayai PSU di 24 daerah tersebut.
“Nanti kita Teriak kepala daerah koruptor. Muaranya disini. Ini akibat ketidakmampuan kita menjaga pemilu yang jurdil. Bikin pelanggaran di mana-mana. Dan kita harus bayar itu semua. Enak banget,” tutup Deddy. “(GIB)