Komisi I Angkat Bicara soal Pengadaan Rumah Prajurit TNI yang Mangkrak

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI TB Hassanudin, angkat bicara soal kasus pengadaan rumah prajurit TNI yang disebut-sebut mangkrak. Menurutnya informasi tersebut sudah sampai kepada pimpinan Komisi I DPR untuk segera dibahas dan diinvestigasi.

“Saya baru dapat informasi, masukan-masukan dari wartawan. Saya sudah lapor ke pimpinan komisi, mungkin kita perlu pembelajaran. Dilakukanlah investigasi,” kata Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga

3 hari  lalu

Anggaran Sekolah Kedinasan Tidak Boleh Diambil dari 20 Persen APBN

50 Akbar Budi

Sebagai informasi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2021-2023 Dudung Abdurachman mewajibkan prajuritnya untuk mengambil kredit rumah swakelola. Atas kebijakan itu banyak prajurit yang tak mampu membayar cicilan lantaran terlampau besar.

Dari informasi yang diperoleh, kata dia, terdapat sekitar delapan titik perumahan yang diduga mangkrak.

“Karena ada 8 titik perumahan yang memang ada yang mangkrak, tidak diisi, tidak selesai. Tetapi memang ada juga yang diisi sebagian,” ungkapnya.

Baca Juga

3 hari  lalu

Legislator Gagas Pembentukan Kementerian Pangan untuk Pangkas Birokrasi dan Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan Pangan

54 Dhanis Iswara

Sebab itu, mantan perwira tinggi TNI AD itu menyesalkan kebijakan Dudung Abdurachman yang mewajibkan para prajuritnya mengambil kredit rumah swakelola.

“Yang disesalkan itu adalah berlaku pada prajurit muda. Prajurit muda kalau gajinya itu 4 juta, dipotong 3 juta setengah, kan tinggal 500 sebulan,” ujarnya.

“Mau makan apa coba? Walaupun dia sudah punya rumah. Ya tapi kan perlu makan, perlu minum,” tambah dia.

Untuk itu, Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, bahwa Komisi I tengah menggali informasi lebih dalam terkait persoalan tersebut dan akan memanggil Panglima TNI dan KSAD untuk meminta penjelasan pada kasus ini.

“Kita sedang mempelajari masalah ini, dan kemudian nanti mungkin ada sebuah upaya, apakah dipanggil atau mungkin menanyakan dulu kepada Panglima TNI atau KSAD seperti apa situasi sebenarnya,” pungkasnya.

Bahkan kata Hasanuddin, dirinya juga mendapatkan informasi soal prajurit yang tidak ikut program tersebut akan dimutasi ke Papua oleh eks KSAD Dudung pada saat itu.

“Ya ceritanya begitu. Kalau tidak mau ngambil rumah, dan tidak mau dipotong sekian juta, pindah ke Papua. Wah, nanti Papua penuh dong,” ungkapnya.

Kendati begitu, Hasanuddin menegaskan bahwa dirinya baru mendapatkan informasi tersebut dari pemberitaan media massa.

“Kami tidak mau suudzon tanpa data yang jelas. Tapi baru dapat informasi-informasi dari wartawan,” tandasnya.

20 Total Count