Koalisi Sipil Desak DPR Bentuk Tim Pencari Fakta Tragedi Ledakan Amunisi di Garut

TODAYNEWS.ID — Koalisi Masyarakat Sipil meminta DPR RI membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki tragedi ledakan di Garut. Insiden ini terjadi saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa pada Senin (12/5/2025).

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai investigasi penting demi keadilan bagi keluarga korban. Menurutnya, tragedi ini melibatkan tanggung jawab negara.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Serap Aspirasi, DPR Bakal Panggil Ojol dan Taksi Online Pekan Depan

140 Gibran Negus

“Selain agar keluarga korban tahu apa yang terjadi, juga karena senjata dan bahan peledak perlu diawasi ketat,” kata Usman, Selasa (13/5/2025). Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan alat militer.

Tragedi tersebut menewaskan 13 orang, sembilan di antaranya warga sipil. Usman menegaskan kejadian ini bisa berulang bila tak diawasi secara sistematis.

Ia meminta proses produksi hingga pemusnahan amunisi dijalankan sesuai standar keamanan. Tindakan harus ditangani oleh tenaga profesional dan lingkungan steril dari warga sipil.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Update: Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana 9 Mei 2025

254 Akbar Budi

Jika terjadi pembiaran, Usman menyebut tragedi ini bisa termasuk pelanggaran hak asasi manusia. “Hak hidup adalah hak absolut yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi pernyataan petinggi TNI yang menyebut korban sipil sedang mengambil serpihan logam. Menurutnya, klaim itu tergesa-gesa dan tidak sensitif terhadap keluarga korban.

“Klaim seperti ini menyalahkan korban dan menutupi tanggung jawab institusional,” tegas Usman. Ia menuntut penyelidikan dilakukan sebelum menyimpulkan penyebab.

Usman menilai lokasi disposal harus steril dan jauh dari warga sipil. Kehadiran warga di sekitar lokasi jadi alasan kuat dibentuknya tim pencari fakta.

Ia juga menolak jika penyelidikan hanya dilakukan internal oleh TNI. Menurutnya, proses harus dilakukan oleh lembaga independen agar tidak muncul impunitas.

“Komnas HAM dan kepolisian juga wajib mengusut kasus ini,” kata Usman. Pasalnya, lokasi kejadian berada di luar zona militer dan banyak korban dari warga sipil.

Koalisi meminta Komnas HAM proaktif dalam menginvestigasi. Negara tak boleh mengabaikan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan berisiko tinggi.

Sementara itu, Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan lokasi kejadian berada di lahan milik BKSDA. Tim investigasi TNI AD tengah menyelidiki penyebab ledakan tersebut.

81 Total Count