Kiai NU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus Kuota Haji

TODAYNEWS.ID — Skandal dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023-2024 menyeret nama besar di tubuh PBNU. KPK sudah memanggil enam petinggi PBNU dan GP Ansor untuk dimintai keterangan.

Kasus ini memicu keresahan warga Nahdlatul Ulama. Para kiai sepuh juga ikut prihatin melihat organisasi terbesar umat Islam itu terseret masalah hukum.

Baca Juga

6 hari  lalu

MAKI Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

20 Afrizal Ilmi

KH Abdul Muhaimin, A’wan PBNU periode 2022-2027, menegaskan keresahan tersebut. Ia menyebut situasi ini menimbulkan luka di kalangan warga NU.

Menurutnya, jika benar ada aliran dana yang menyentuh struktur PBNU, maka itu peristiwa pertama dalam sejarah. Ia menilai kasus ini berpotensi mencoreng marwah organisasi.

“Itu tugas KPK, kita mendukung dan patuh pada penegakan hukum. Namun, segera umumkan tersangkanya supaya tidak ada kesan KPK memainkan tempo yang meresahkan warga NU,” ujar Kiai Muhaimin, Sabtu (13/9/2025).

Baca Juga

1 hari  lalu

KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Kuota Haji ke Organisasi Keagamaan

7 Afrizal Ilmi

Ia meminta KPK tidak menunda penetapan tersangka. Ketidakjelasan hanya akan memicu spekulasi liar di masyarakat.

Kiai Muhaimin mengingatkan, publik bisa menilai KPK merusak reputasi NU secara kelembagaan. Padahal yang terlibat hanya oknum tertentu.

“Dugaan pelaku adalah oknum yang menyalahgunakan kebesaran NU. Bukan organisasi secara keseluruhan,” tambahnya.

Ia menegaskan proses hukum harus tetap menghormati ulama dan kiai kampung. Warga NU di akar rumput sama sekali tidak tahu-menahu soal kasus ini.

“Ada ribuan ulama dan kiai yang murni berkhidmat. Tapi mereka ikut merasakan dampaknya karena hujatan terhadap NU terus bergulir di media sosial,” tuturnya.

Sebagai tokoh nasional, ia menilai konflik narasi di media sosial semakin memanas. Dukungan publik kepada KPK terlihat kuat, sementara pembelaan terhadap terduga lebih emosional.

Kiai Muhaimin menilai solusi terbaik adalah kejelasan hukum. Penetapan tersangka harus dilakukan secepatnya.

“Jangan dibikin serial drama. Siapapun yang terlibat, bahkan jika pimpinan tertinggi PBNU, maka harus dibuka secara terang benderang,” tegasnya.

2 Total Count