Ketua MPR Sindir Menteri Gara-gara Sengketa 4 Pulau: Jangan Bebani Prabowo

TODAYNEWS.ID – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta seluruh Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) agar mengedepankan kajian terlebih dulu secara komprehensif sebelum menetapkan kebijakan.

Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Muzani itu menilai bahwa kajian itu penting dilakukan
agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Baca Juga

1 bulan  lalu

BPH Kaji Usulan Pangkas Waktu Ibadah Haji Jadi 30 Hari

109 Gibran Negus

Bahkan, menurut Muzani, saat ini cukup banyak kebijakan yang telah dikeluarkan telah menimbulkan masalah baru yang membebani Presiden Prabowo Subianto.

“Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden,” ungkap Muzani, Rabu (25/6/2025).

Di sisi lain, Muzani juga menilai Presiden Prabowo kerapkali terjun langsung untuk menyelesaikan polemik yang ditengarai muncul imbas dari kebijakan Menteri yang tidak mengedepankan kajian.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Minta BMAD, API: APSyFI Bagian Kecil Industri Tekstil Nusantara

106 Akbar Budi

Adapun salah satu polemik yang muncul akibat kebijakan Menteri yakni mengenai sengketa 4 pulau di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Polemik berawal dari keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diduga mengalihkan status kepemilikan 4 pulau dari Aceh menjadi masuk wilayah Sumut.

Adapun 4 pulau yang sempat jadi polemik sengketa itu yakni Pulau Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Presiden Prabowo pun terjun langsung menyelesaikan polemik dan memutuskan 4 pulau tersebut kembali masuk dalam wilayah adminitrasi Provinsi Aceh.

Selain itu, polemik lainnya yakni keputusan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait polemik pemberian izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Selanjutnya Prabowo juga kembali turun tangan untuk mempercepat penyelesaian polemik di kawasan Pulau Enggano di Bengkulu yang terisolasi selama beberapa waktu terakhir karena pendangkalan pelabuhan.

Melihat sejumlah polemik imbas kebijakan para Menteri itu, Muzani menilai penting untuk melakukan kajian secara akademis terlebih dulu sebelum menerapkan suatu kebijakan.

Muzani menambahkan, sebetulnya masalah-masalah itu juga harus dapat diselesaikan di level Menteri ataupun lembaga sehingga tidak mengulangi membebani Presiden Prabowo.

“Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain,” terang Muzani.

“Supaya Presiden tidak dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan,” pungkasnya. (GIB)

91 Total Count