Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Foto: Dok Humas Kementerian Pertanian TODAYNEWS.ID — Kementerian Pertanian (Kementan) mengumumkan temuan 250 ton beras impor ilegal di wilayah Sabang. Ratusan ton beras tersebut kini disegel di gudang milik PT Multazam Sabang Group.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pihaknya telah menggandeng aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini. Ia menyebut proses pendalaman terhadap pelaku impor ilegal masih berlangsung.
“Siapa melakukan, nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya di Pengadegan, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).
Ia menegaskan impor ilegal merupakan pelanggaran yang akan ditindak tegas.
Amran menjelaskan bahwa kawasan Sabang memang merupakan zona perdagangan bebas atau free trade zone. Namun ia menekankan bahwa aktivitas impor tetap harus sesuai dengan persetujuan dan rekomendasi Kementan.
Menurut Amran, beras ilegal yang masuk berasal dari Thailand dan Vietnam. Ia menyebut harga beras dari kedua negara itu lebih murah sehingga diduga menjadi alasan upaya penyelundupan.
“Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Tetapi itu harus dibaca dengan utuh, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan. Itu alasannya,” jelas Amran. Ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pusat.
Kementan menyatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk memastikan legalitas impor tersebut. Amran juga memastikan proses pengecekan dilakukan pada jajaran terkait mulai dari direktorat jenderal hingga Bapanas.
Dari hasil pengecekan, tidak ditemukan persetujuan apa pun dari pemerintah pusat terkait impor beras tersebut. Amran menegaskan bahwa tidak ada izin yang diterbitkan oleh Kementan maupun instansi terkait lainnya.
Amran memastikan bahwa stok beras di Sabang berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Ia menyebut tersedia hampir 402 ton beras yang cukup untuk kebutuhan hingga tiga bulan.
“Beras kita di sana cukup besar. Ada hampir 402 ton untuk 3 bulan, siap. Jadi, stok kita banyak,” kata Amran. Ia menilai upaya impor ilegal tersebut tidak sejalan dengan upaya menjaga kedaulatan pangan.
Amran juga menyinggung pentingnya semangat nasionalisme dalam menjaga kehormatan bangsa. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus mampu menjaga ketahanan pangan tanpa bergantung pada impor ilegal.
Kementan memastikan proses penyelidikan atas temuan ini akan terus berjalan. Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik impor ilegal merugikan stabilitas pangan nasional.
Pemerintah berkomitmen memproses pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kementan juga mengingatkan seluruh pihak untuk mematuhi regulasi dan tidak mempermainkan kebijakan impor pangan.