Kejagung Sita Alphard dan Moge Terkait Dugaan Korupsi Pajak 2016–2020

TODAYNEWS.ID – Kejaksaan Agung menyita satu unit Toyota Alphard dan sebuah motor gede terkait kasus dugaan korupsi pajak periode 2016–2020. Penyitaan dilakukan saat penyidik menggeledah sejumlah lokasi pada Minggu (23/11/2025) malam.

Hingga kini, belum dijelaskan secara rinci keterkaitan aset kendaraan tersebut dengan perkara yang sedang diusut. Penjelasan detail masih menunggu perkembangan penyidikan lebih lanjut.

Baca Juga

1 minggu  lalu

KPK Periksa 12 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

9 Afrizal Ilmi

“Penggeledahan lebih dari lima lokasi dan diperoleh di antaranya kendaraan roda empat dan roda dua yang disita, selain dokumen,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa (25/11/2025). Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa barang bukti tidak hanya berupa kendaraan.

Anang menyebut penggeledahan dilakukan di delapan tempat di sekitar Jabodetabek. Lokasi tersebut mencakup beberapa kantor pajak dan rumah pribadi.

Ia menambahkan bahwa proses penggeledahan masih berfokus pada penelusuran dokumen dan barang yang relevan dengan penyidikan. Setiap lokasi yang digeledah dipilih berdasarkan informasi awal yang telah dihimpun penyidik.

Baca Juga

4 jam  lalu

RUU HAP Disetujui di Paripurna, Fraksi PKS Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Sistem Pemidanaan

3 Dhanis Iswara

Kejagung mengonfirmasi telah memeriksa sekitar 40 saksi terkait kasus ini. Para saksi berasal dari kalangan birokrasi dan pihak swasta.

Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat konstruksi peristiwa dugaan korupsi pembayaran pajak tersebut. Penyidik masih terus menggali keterangan tambahan untuk melengkapi bukti.

Diketahui, Kejagung telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang terkait perkara ini. Tindakan itu dilakukan demi memastikan seluruh pihak yang relevan tetap berada di Indonesia.

Upaya pencegahan ini disebut sebagai langkah mendukung kelancaran penyidikan. Kejagung menilai tindakan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi hambatan proses hukum.

Penyidik tengah mengusut dugaan praktik memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan atau wajib pajak. Dugaan tersebut melibatkan oknum pegawai pajak di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan.

Praktik tersebut diduga terjadi pada periode 2016 hingga 2020. Kejagung masih mendalami pola dan mekanisme yang digunakan dalam perbuatan tersebut.

Meski demikian, Kejagung belum merinci bagaimana konstruksi perkara secara keseluruhan. Pengungkapan detail kasus akan disampaikan setelah tahap penyidikan mencapai titik yang lebih jelas.

Kejagung memastikan proses penanganan perkara ini terus berjalan sesuai prosedur. Setiap perkembangan akan diumumkan secara resmi kepada publik.