Kejagung Fokus Tindak Korupsi di Sektor SDA dan Hajat Hidup Rakyat Sesuai Arahan Prabowo
Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna. TODAYNEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Ia menuntut aparat penegak hukum memastikan tidak ada lagi pihak yang kebal hukum atau no untouchable.
Pesan tegas itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Ia juga mengapresiasi kerja aparat hukum yang berhasil mengembalikan uang negara hasil korupsi.
“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki, tidak ada, no more untouchable,” ujar Prabowo dalam arahannya. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa pemerintahan saat ini ingin menegakkan keadilan secara menyeluruh.
Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kesiapannya menindaklanjuti instruksi Presiden. Lembaga itu akan memusatkan upaya pemberantasan korupsi pada sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Komitmen kami terhadap arahan Presiden bahwa penindakan korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan saat ini diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, serta diikuti dengan optimalisasi penggantian kerugian keuangan negara, dan perbaikan tata kelola,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Rabu (22/10/2025).
Anang menambahkan, fokus tersebut mencerminkan tekad Kejagung dalam memastikan keadilan substantif bagi rakyat. Ia menyebut sektor sumber daya alam (SDA) dan pengelolaan lingkungan menjadi prioritas utama dalam penindakan.
Selama satu tahun terakhir, Kejagung telah menangani sejumlah perkara besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di antaranya kasus tata kelola minyak mentah, korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex, serta korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
“Adapun selama satu tahun belakangan, beberapa kasus besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat, yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar yang menjadi fokus kejaksaan di antaranya ada perkara korupsi tata kelola minyak mentah, korupsi pada Kementerian Dikbudristek, korupsi pemberian fasilitas kredit PT Sritex, juga ada perkara dugaan pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit dengan terdakwa 3 grup perusahaan terbesar,” ujarnya.
Anang menegaskan bahwa Kejagung tetap berpegang pada prinsip hukum yang adil dan profesional. Setiap penanganan perkara korupsi dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap kita mengedepankan secara profesional dan mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai putusan inkracht,” tambahnya.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi kini diarahkan lebih strategis dan berdampak langsung bagi rakyat. Kejagung berkomitmen tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keuangan negara.
Prabowo sendiri menekankan pentingnya konsistensi seluruh lembaga dalam menjalankan amanat pemberantasan korupsi. Ia ingin memastikan bahwa hukum berdiri di atas semua golongan tanpa pengecualian.
Seruan Presiden itu sekaligus menjadi sinyal politik bahwa pemerintahan saat ini tak akan menoleransi praktik korupsi sekecil apa pun. Pesan “no more untouchable” menjadi simbol komitmen negara untuk menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik.
6 Total CountPos terkait
Berita Favorit
