Kasus Irene Sokoy Ungkap Kerapuhan Layanan Kesehatan Ibu di Papua, Kemenkes Kerahkan Tim Khusus

TODAYNEWS.ID — Tragedi meninggalnya Irene Sokoy, ibu hamil asal Papua yang diduga ditolak empat rumah sakit, kembali membuka luka lama soal lemahnya layanan kesehatan ibu di Indonesia.

Insiden yang terjadi pada 16–17 November 2025 itu memantik kemarahan publik karena memperlihatkan kegagalan sistemik dalam penanganan darurat di Jayapura.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Pertahanan Non Militer di Jateng jadi Perhatian DPN

78 Yunita

Kementerian Kesehatan memastikan langkah cepat telah diambil untuk menelusuri akar persoalan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tragedi yang menelan dua nyawa tersebut.

Ia menyampaikan bahwa tim khusus telah dikirim ke Papua untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.

“Saya sudah kirim tim. Jadi kemarin koordinasi sama Pak Menteri Dalam Negeri ke Papua. Sekarang timnya sedang memeriksa kondisi di Papua itu seperti apa dan apa yang harus diperbaiki,” ujar Budi, Selasa (25/11/2025).

Menurut Budi, koordinasi lintas kementerian dilakukan segera setelah kasus ini mencuat ke publik. Pemeriksaan difokuskan pada prosedur penanganan darurat, kesiapan tenaga kesehatan, hingga mekanisme rujukan yang seharusnya menyelamatkan ibu hamil dalam kondisi kritis.

Budi menilai kasus ini mencerminkan persoalan tata kelola layanan kesehatan daerah yang tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya.

“Itu ada banyak masalah tata kelola yang harus kita perbaiki. Dan penting sekali. Jadi karena rumah sakit-rumah sakit itu kan dikelola pemerintah daerah, kita juga udah koordinasi sama Pak Gubernur,” ujarnya.

Masalah mendasar bahkan terlihat sejak tenaga medis pertama kali menerima pasien. Tidak tersedianya dokter jaga dan sistem rujukan yang tidak berjalan menunjukkan perlunya pembenahan serius di tingkat fasilitas kesehatan.

Budi menegaskan bahwa perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia telah meminta pemerintah daerah untuk membenahi seluruh komponen layanan secara menyeluruh.

“Ini harus kita perbaiki mulai dari jumlah dokternya. Kemudian tata rujukannya. Bagaimana kan semuanya harusnya dicover oleh BPJS, kenapa harus masih di-charge. Itu yang sekarang sedang kita koordinasi,” jelasnya.

Ia memastikan rencana pembenahan komprehensif akan dirilis dalam minggu ini. Pemerintah pusat dan daerah disebut memiliki komitmen yang sama: memperbaiki sistem, bukan sekadar bereaksi setelah tragedi muncul ke permukaan.

Angka Kematian Ibu Menurun, Tetapi Tantangan Masih Besar

Budi menjelaskan bahwa angka kematian ibu secara nasional sebenarnya menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Namun, tantangan tetap besar, terutama di daerah dengan akses kesehatan terbatas.

Komplikasi kehamilan dan persalinan masih menjadi penyebab utama kematian ibu, terlebih ketika fasilitas kesehatan tidak mampu melakukan deteksi dini. Untuk menjawab persoalan itu, pemerintah memperluas akses ultrasonografi (USG) di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, hanya sekitar 2.200 fasilitas kesehatan yang memiliki USG sehingga banyak potensi komplikasi tidak terdeteksi sejak awal. Kini, pemerintah menyediakan 10.000 unit USG untuk daerah-daerah yang minim sarana diagnostik.

Langkah ini diharapkan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan mencegah tragedi serupa terulang kembali di Tanah Papua maupun wilayah lain di Indonesia.