Jawab Desakkan PBB, Natalius Pigai Tegaskan Pemerintah Junjung Tinggi HAM
Caption: Menteri HAM Natalius Pigai. Foto: Humas Kemenham. TODAYNEWS.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah Indonesia tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berkumpul. Ia juga menyebut penegakan hukum berjalan sesuai aturan dan standar HAM.
Pernyataan Pigai disampaikan untuk merespons desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Desakan itu terkait penanganan aparat dalam gelombang demonstrasi beberapa hari terakhir.
“Indonesia telah mengambil langkah-langkah lebih cepat tiga hari dari juru bicara OHCHR,” klaim Pigai dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9/2025). Ia menekankan langkah pemerintah dilakukan secara terbuka.
Gelombang demonstrasi terus memanas usai tragedi Bendungan Hilir. Seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya pada 28 Agustus 2025.
Natalius Pigai menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan langkah pemulihan. Presiden telah mendatangi keluarga korban serta menjamin kehidupan mereka.
Ia juga menegaskan proses hukum tetap berjalan. “Proses hukum secara transparan sedang berlangsung dan menjaga kebebasan ekspresi,” lanjut Pigai.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memantau langsung peristiwa itu. Mereka menilai kekerasan dalam demonstrasi di Indonesia perlu perhatian khusus.
“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani. Pernyataan itu dikutip dari laman resmi, Selasa, 2 September 2025.
Ravina menekankan pentingnya ruang dialog. Ia menyebut dialog bisa menjawab kekhawatiran publik soal tunjangan DPR, efisiensi anggaran, hingga dugaan kekerasan aparat.
Menurut Ravina, aparat wajib menghormati hak berkumpul damai. Ia mengingatkan kebebasan berekspresi adalah bagian fundamental dalam negara demokrasi.
“Pengamanan untuk menjaga ketertiban dalam pertemuan publik juga harus sejalan dengan norma dan standar internasional,” ujar Ravina. Ia menekankan peran aparat dalam menjamin keamanan tidak boleh berlebihan.
Ravina juga mengingatkan soal prinsip penggunaan kekuatan oleh aparat. “Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api,” tuturnya.
Pemerintah Indonesia kini berada di sorotan internasional. Publik menunggu tindak lanjut investigasi atas insiden yang menewaskan Affan Kurniawan.
37 Total CountPos terkait
Berita Favorit
