TODAYNEWS.ID – Anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mengatakan, tidak hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi yang mengurusi persoalan pendidikan.
Dia mengungkapkan bahwa ada puluhan kementerian/lembaga yang memiliki alokasi anggaran untuk pendidikan.
“Jadi ada puluhan kementerian/lembaga yang ternyata menggunakan dana pendidikan ini. Bahkan juga ada pendidikan-pendidikan kedinasan,” jelas dia dalam keterangannya, Minggu (10/8/2025).
Dia mengatakan, alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD diperuntukkan hanya untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
Jika alokasi pendidikan kedinasan diambil dari 20 persen APBN/APBD, dikhawatirkan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi tidak berjalan dengan maksimal.
Hetifah menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI dalam waktu dekat ini akan membahas lebih lanjut soal alokasi anggaran pendidikan.
“Komisi X akan menindaklanjuti dalam bentuk revisi UU Sisdiknas, yang memang sudah berusia lebih dari dua dekade, salah satunya mengatur tentang anggaran ini,” kata dia.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, Komisi X ingin memastikan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD tersalurkan dengan baik dan transparan.
“Kami juga ingin memastikan bahwa distribusi 20 persen anggaran pendidikan ini transparan dan sesuai peruntukannya, tepat guna, tepat sasaran, dan juga tepat waktu,” pungkas dia.
Tidak ada komentar