TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo menyoroti kenaikan target peneriman PBB Kota Semarang yang di tetapkan sebesar Rp704,6 miliar untuk tahun 2025. Angka ini meningkat 13,7% dari target 2024 (Rp702,35 miliar) dan bahkan melonjak 27,3% jika dibandingkan dengan target pajak daerah keseluruhan.
“Angka kenaikan ini sangat signifikan,” ujar Joko Widodo dalam acara FGD Persiapan Program NALIKO di ruang rapat BAPENDA Kota Semarang, Selasa (15/7/2025).
“Pemerintah harus memastikan bahwa target ini bukan hanya ambisi di atas kertas, tapi didukung oleh strategi yang matang dan realistis. Jangan sampai beban ini justru memberatkan masyarakat tanpa ada peningkatan kualitas pelayanan yang sepadan,” kata Joko.
Mengenai program Naliko (Penagihan Keliling Kota Semarang) yang diluncurkan Bapenda untuk mendekatkan layanan pembayaran pajak, Ketua Komisi B ini memberikan apresiasi atas inovasi tersebut. Namun, ia juga menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas program ini.
“Inovasi seperti Naliko patut diapresiasi karena niatnya baik, yaitu memudahkan masyarakat. Namun, inovasi saja tidak cukup,” tuturnya.
“Pertanyaannya, apakah program ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran? Bagaimana dengan sosialisasi? Apakah masyarakat sudah paham dan terjangkau sepenuhnya oleh program ini? Jangan sampai hanya jadi program seremonial,” lanjutnya.
Joko Widodo menyarankan agar Bapenda melakukan survei kepuasan dan efektivitas secara berkala untuk memastikan Naliko benar-benar memberikan dampak positif dan bukan hanya sekadar solusi sesaat.
Hingga 11 Juli 2025, realisasi pembayaran PBB Kota Semarang baru mencapai Rp459 miliar, atau sekitar 65,15% dari target. Angka ini menyisakan sekitar 34,85% yang harus dicapai dalam waktu kurang lebih lima bulan. Joko Widodo memandang ini sebagai tantangan berat yang harus dihadapi Bapenda.
“Dengan sisa waktu yang ada, target sekitar 35% lagi itu bukan angka yang kecil. Bapenda harus segera merumuskan strategi penagihan yang lebih agresif namun tetap humanis,” tegasnya.
Joko Widodo juga menyarankan agar Bapenda lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan keringanan bagi wajib pajak yang memang mengalami kesulitan. “Program keringanan denda itu bagus, tapi harus diimbangi dengan upaya penagihan yang masif dan terarah. Jangan sampai masyarakat baru tergerak membayar di detik-detik terakhir karena ada program diskon,” pungkasnya.
Ia berharap Bapenda Kota Semarang dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan strategi yang tepat dan tidak mengesampingkan kepentingan serta kemampuan masyarakat.
Tidak ada komentar