DPR Usul Buka Kasino Legal Seperti UEA Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita buka suara mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang saat ini masih didorong oleh pihak pemerintah untuk dimaksimalkan selain dari pendapatan Sumber Daya Alam (SDA)

Galih menyebut Indonesia harus memaksimalkan PNBP melalui sektor pariwisata dan sektor hiburan penunjang lainnya.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Komisi II Bakal Tahan Dana Transfer Jika Pemkab dan Pemkot Tak Gunakan Bank Daerah

149 Gibran Negus

Seperti halnya Uni Emirat Arab (UEA) yang saat ini berencana membangun kasino untuk mendongkrak pendapatan negara melalui sektor pariwisata dan hiburan.

“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” kata Galih, dikutip pada Senin (12/5/2025).

Galih menyebut bahwa Indonesia memiliki kesamaan dengan UEA yang selama ini hanya bergantung dengan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendapatkan PNBP.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Formappi Sebut Lambatnya DPR Bahas RUU Pemilu Tidak Lepas Kepentingan Parpol di Pemilu 2029

162 Gibran Negus

Galih melihat rencana UEA yang akan membangun Kasino atau tempat hiburan wisata dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk mengejar pendapatan negara non sektor SDA.

Sebagai informasi, selain UEA, pembangunan Kasino sebagai objek baru PNBP juga telah diadopsi sejumlah negara lain di Asia Tenggara diantaranya yakni Vietnam, Thailand dan Singapura.

Adapun negara-negara itu saat ini juga merencanakan melegalkan kegiatan perjudian Kasino dengan membuka resort khusus seperti yang sudah dilakukan oleh negara Singapura.

Selain itu, Thailand atau Vietnam juga berencana melegalkan atau mengizinkan perjudian secara daring atau online sebagai salah satu cara mendongkrak pendapatan negara.

Dikutip dari Channel News Asia (CNA), selain UEA, komite ad-hoc yang telah  beranggotakan 60 orang dibentuk oleh parlemen Thailand untuk mempelajari kasino dan legalisasi perjudian atau komplek hiburan.

Adapun pembentukan komite itu telah mendapat dukungan baik dari sejumlah anggota parlemen baik dari pemerintah maupun oposisi. Komite itu diketuai oleh Julapun Amornvivat, Wakil Menteri Keuangan Thailand.

Berdasarkan informasi, parlemen dan pemerintah Thailand juga telah berencana mengadopsi aturan yang sama dengan negara singapura dengan melakukan pembatasan terhadap pemain pemain lokal.

Keputusan pembatasan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah seperti retribusi masuk dan juga pengecualian untuk melarang kunjungan mereka ke kasino tersebut.

Adapun legalisasi industri tersebut digadang-gadang bakal menempatkan posisi Thailand menjadi salah satu negara pesaing Singapura dan Vietnam mendongkrak pendapatan pariwisata terkait perjudian.

Sementara di Asia Tenggara, selain Thailand, negara yang telah melarang perjudian hanyalah Indonesia dan Brunei.

“Karena saya ingin lihat kita ini SDA terus gitu pemasukannya baik dari pajaknya maupun non pajaknya. Pasti dari situ dua hal itu,” tutup Galih.

555 Total Count