DPR Minta Perusahaan Besar yang Terlibat Kasus Beras Oplosan Ditindak Tegas

waktu baca 3 menit

Rabu, 16 Jul 2025 20:14 20 Dhanis Iswara

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Foto: Istimewa

TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan laporan lengkap dari Menteri Pertanian (Mentan) terkait beras oplosan yang dilakukan oleh sejumlah perusahan besar dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/7/2025).

Kata Titiek, Komisi IV DPR mendorong Kementerian Pertanian bersama dengan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi lebih dalam terkait praktik beras oplosan dan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terlibat.

“Kami minta supaya Menteri Pertanian menindak lanjuti ini. Kalau memang ada yang nakal itu ada dari perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar, itu supaya ditindak. Paling tidak dikasih efek jera, supaya hal seperti ini tidak terulang kembali,” kata Titiek kepada wartawan usai rapat kerja dengan Mentan Andi Amran Sulaiman.

Ia menyesalkan, di saat pemerintah tengah menggencarkan program swasembada pangan, justru selama ini beras medium dan premium yang dikonsumsi masyarakat ternyata dioplos.

“Kita ini mau lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan dan tentunya ini merugikan masyarakat,” sesal Titiek.

“Yang mestinya berasnya kualitasnya rendah, dicampur yang bagus jadi beras premium,” tambahnya.

Lebih lanjut, Titiek menyampaikan, soal beras oplosan yang masih beredar di pasaran, ia meminta agar kementerian-kementerian terkait terlibat aktif dalam membereskan masalah tersebut.

“Ya, kita serahkan kementerian, itu kan ada menko-nya ya. Tolong menko-nya itu juga turun tangan jangan diem-diem aja. Supaya ini dikoordinasikan, jangan sedikit-sedikit heboh ini, heboh itu. Ini rakyat jadi bingung,” tegasnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, bahwa negara tak boleh tebang pilih dalam menindak para pelaku pengoplos beras yang merugikan masyarakat.

“Ini, kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya harus ditindak, kita gak boleh lihat pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil harus ditindak,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri menemukan 212 merek beras yang terbukti tidak memenuhi standar mutu. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian mencapai Rp99 triliun per tahun.

“Itu bisa mencapai Rp99 triliun per tahun. Kalau dibiarkan terus selama 10 tahun, kerugian total bisa mencapai Rp1.000 triliun,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam pernyataannya, Sabtu (12/7) lalu.

Mentan menyebut modusnya dilakukan dengan mencampur beras biasa ke dalam kemasan premium atau medium, serta mengurangi isi bersih dari jumlah yang tercantum di label.

“Contoh di kemasan tertulis 5 kilogram, padahal isinya hanya 4,5 kilogram. Ada juga yang mengklaim beras premium, padahal isinya beras biasa. Selisih harga per kilogramnya bisa mencapai Rp2.000 sampai Rp3.000,” ungkap Amran.

Berikut beberapa merek beras oplosan yang disebut Menteri Pertanian, di antaranya adalah:

Wilmar Group (sampel dari Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, Yogyakarta)

– Sania

– Sovia

– Harta benda

– Siip

PT Food Station Tjipinang Jaya (sampel dari Sulsel, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh)

– Alfamidi Setra Pulen

– Beras Premium Setra Ramos

– Beras Pulen Wangi

– Stasiun Makanan

– Ramos Premium